DPD & DPRD Jabar Bahas Kesehatan Masyarakat & Permasalahan Lainnya

BANDUNG – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jabar melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar untuk membahas berbagai permasalahan di masyarakat Jabar, Senin (4/11), di Kantor DPRD Jabar, Bandung.

DPD RI Jabar diterima oleh Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa bersama para anggota lainnya. Salah satu pembahasannya terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting.

Anggota DPD RI Jabar Agita Nurfianti menyampaikan, stunting masuk pada agenda pembahasan karena permasalahan ini belum tertangani dengan baik. Untuk itu, menurut Agita, diperlukan asupan makanan bergizi yang cukup bagi masyarakat, khususnya ibu hamil dan menyusui serta anak-anak.

Salah satu kendala dalam penanganan stunting ini karena minimnya anggaran pemerintah dan tingkat ekonomi masyarakat. Bahkan disampaikan pada pertemuan tersebut, kader PKK di Jabar hanya memiliki anggaran sebesar Rp1.000 per anak, untuk penanganan stunting.

Akibatnya, data menunjukkan tingkat stunting Provinsi Jabar sebesar 20,7% berada sedikit di atas rata rata nasional 20,5%. Targetnya, angka tersebut diharapkan dapat turun di tahun depan menjadi 14%.

Agita juga mengatakan, permasalahan stunting ini erat kaitannya dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jabar ke depannya. Menurutnya, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, sangat penting untuk dilakukan peningkatan konsumsi protein bagi ibu hamil dan anak-anak.

“Sebagai contoh telur ayam mengandung protein yang mudah didapat dan murah harganya. Demikian juga ikan lele mengandung tinggi protein dan omega 3 yang sangat baik untuk ibu hamil serta pertumbuhan anak dan kecerdasan otak, yang mudah didapat dengan harga yang lumayan terjangkau. Selain itu, ibu hamil juga perlu diberikan vitamin dan makanan bergizi lainnya,” ungkapnya melalui keterangan resmi.

Kedatangan DPD RI Jabar ini mendapat apresiasi dan respon positif dari DPRD Jabar, sebagaimana disampaikan Bucky Wibawa.

“Kami sangat bahagia dengan kedatangan DPD RI Provinsi Jabar yang sudah mengagendakan kesini. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk mensejahterakan rakyat,” kata Bucky.

“Silaturahmi dan kunjungan kerja DPD RI Provinsi Jabar sangat berarti bagi kami. Silaturahmi ini sangat penting bagi kami. Peran senator (DPD) RI Provinsi Jabar sangat penting. Semoga peran DPD RI Provinsi Jabar bisa bertaring lagi, saya percaya DPD RI Provinsi Jabar bisa diandalkan di pemerintah pusat,” tambahnya.

Terkait masalah Stunting, selain pemberian gizi yang baik untuk ibu hamil, menurut Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Tia Fitriani juga perlunya peran Posyandu dalam penanganannya.

“Mengenai peran Posyandu dalam menekan stunting itu berawal dari ibu hamil, bantuan makanan untuk ibu hamil tolong jangan dihentikan. Ini sangat berpengaruh terhadap penanganan stunting. Dukungan anggaran untuk Posyandu tolong dibantu,” harap Tia.

Masalah kesehatan lainnya yang menjadi pembahasan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut Tia, iuran BPJS cukup memberatkan masyarakat karena seluruh anggota keluarga diharuskan membayar. Tia berharap DPD RI Jabar dapat mengawal permasalahan BPJS ini.

“Untuk itu, perlu pelayanan dan prosedur yang tidak memberatkan masyarakat,” ujar Agita.

Selain kesehatan, pembahasan lainnya adalah terkait tenaga kerja. Menurut Agita, jumlah pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan banyaknya tindakan kriminal. Untuk itu, dibandingkan Bantuan Sosial (Bansos), diperlukan pelatihan-pelatihan bagi anak-anak muda untuk melakukan pekerjaan sesuai bidangnya berikut juga penyaluran kerjanya.

Sayangnya, lanjut Agita, terdapat beberapa sektor yang minim peminat dari kalangan muda, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Padahal ketiga sektor tersebut sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan yang tengah digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, perlu adanya edukasi terhadap kawula muda bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi yang besar dan sangat menjanjikan.

“Pengangguran yang tinggi sampai enam persen dalam satu kajian menyatakan bisa menimbulkan atau berkelindan dengan perilaku menyimpang, tak heran kita selalu mendengar berita kejahatan, kriminal,” sahut Bucky.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tengah berupaya mempermudah masuknya investasi. Investasi yang diharapkan adalah sektor padat karya, sedangkan yang masuk di Jabar adalah padat modal. Hal ini mengakibatkan tingginya investasi di Jabar tak bisa menyerap tenaga kerja, sehingga pengangguran di Jabar tinggi.

“Sektor pertanian, kecenderungan regenerasi petani rendah. Anak petani kini tak ingin menjadi justru memilih untuk menjadi buruh pabrik, padahal disatu sisi pabrik di Jabar banyak bangkrut. Belum lagi petani di Jabar lebih banyak yang menjadi buruh tani bukan yang memiliki lahan sendiri,” tambah Bucky.

Beberapa permasalahan lainnya pada pembahasan tersebut terkait pemekaran daerah Jabar (pencabutan moratorium pemekaran daerah), pertimbangan pendapatan fiskal pajak Jabar, pendidikan (kurangnya sekolah menengah negeri di kecamatan, yang dapat mengakibatkan tingkat pendidikan Jabar masih rendah), serta masalah transportasi, seperti masih sepinya Bandara Kertajati. Agita berharap, tahap demi tahap, permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik untuk Jabar yang lebih baik.

Pada pertemuan ini turut hadri Anggota DPD RI Jabar lainnya, yaitu Aanya Rina Casmayanti. Selain pertemuan dengan Ketua dan Anggota DPRD Jabar, para Anggota DPD RI Jabar ini juga sebelumnya melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin beserta jajaran Pemprov Jabar.