Susu sapi.(ilustrasi)
Perkara yang dihadapi peternak susu sapi di sejumlah daerah yang terpaksa membuang susu harus menjadi perhatian serius pemerintah.
SATUJABAR, JAKARTA — Aksi protes membuang susu sapi atau ‘mandi susu’ yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah dan Pasuruan, Jawa Timur serta sejumlah daerah lainnya menarik perhatian publik. Para peternak susu sapi itu terpaksa membuang susu akibat diduga adanya pembatasan kuota dari Industri Pengolah Susu (IPS).
Padahal, komoditas tersebut digadang-gadang masuk dalam program strategis nasional yakni makan bergizi gratis (MBG), yang menjadi salah satu program andalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Seorang peternak susu sapi Rifqi Maulana melihat, kondisi ironi tersebut. Dia mengaku bersimpati atas hal yang terjadi pada rekan-rekan seprofesinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang saking kecewannya akhirnya membuang susu.
Rifqi mengatakan, para peternak memang ramai membicarakan mengenai kasus ‘mandi susu’ tersebut di grup whatsapp. Meski diakuinya, belum benar-benar jelas alasan utama yang menjadi penyebab aksi protes tersebut dilakukan.
Namun, menurut informasi yang diperoleh dan ‘kacamatanya’ sebagai peternak susu sapi, alasannya menjadi beragam. Mulai dari masalah beban pajak yang didera para peternak yang menyebabkan kewalahan dalam menjalankan bisnis susu sapi, faktor pembatasan kuota oleh Industri Pengolah Susu (IPS), hingga kaitannya dengan ketatnya persaingan dengan susu impor.
“Kasihan juga lihat yang di daerah-daerah itu sampai kayak gitu (membuang susu/‘mandi susu’), mubazir ya. Apalagi kalau misalkan itu usaha mereka yang memang satu-satunya,” kata Rifqi saat ditemui di kawasan peternakan susu sapi di Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 2, Jakarta Selatan, Ahad (10/11/2024).
Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa mengatakan, peternak susu sapi lokal harus memperoleh perhatian khusus. Hal itu menyikapi perkara yang tengah dihadapi pada peternak susu sapi di sejumlah daerah yang terpaksa membuang susu akibat diduga adanya pembatasan kuota dari Industri Pengolah Susu (IPS).
Saan meminta, pemerintah untuk memberikan perhatian prioritas kepada peternak lokal, di samping aktivitas impor masih tetap dilakukan guna memenuhi kebutuhan susu nasional.
“Proteksi terhadap para peternak lokal itu menjadi penting. Alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas,” kata Saan kepada wartawan, Ahad (10/11/2024).
Dia meminta, pemerintah segera merespons untuk memastikan susu produksi para peternak lokal tetap laku, serta mampu bersaing dengan produk susu impor. Sehingga, kejadian membuang susu atau mandi susu atas kekecewaan peternak lokal bisa diantisipasi ke depannya.
Sebelumnya, viral para peternak susu sapi perah rakyat melakukan aksi membuang produksi susu sapinya. Kasus itu terjadi di beberapa daerah, seperti di kawasan Boyolali dan Pasuruan.
Aksi protes atas pembatasan kuota yang ditetapkan IPS itu dilakukan dengan menggebyur susu ke tubuh, alias mandi susu. Kondisi itu terlihat dari sejumlah tayangan video di media sosial yang menggambarkan sejumlah orang melakukan aksi mandi susu. (yul)
SATUJABAR, GARUT--Poses pencarian terhadap dua mahasiswa Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), yang hilang di Pantai Puncak…
MATARAM - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri gim dan…
KUDUS - Pemerintah Kabupaten Garut berencana mengadopsi model pengembangan industri tembakau yang telah diterapkan dengan…
BANDUNG - Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia. Atlet biliar muda asal Kepulauan Riau,…
BANDUNG - wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa koperasi merupakan simbol perjuangan ekonomi rakyat…
BANDUNG - Komunitas lari Free Runners mulai menjalankan sanksi sosial yang dijatuhkan Pemerintah Kota Bandung usai…
This website uses cookies.