Dedi Mulyadi: ‘Rombel’ Diprotes, Saya Tanggungjawab Sebagai Kepala Daerah Agar Rakyat Bisa Bersekolah!

SATUJABAR, BANDUNG–Protes keras sekolah swasta kecewa atas program Penambahan Akses Pendidikan Sekolah (PAPS) dengan menambah rombongan belajar (rombel) di sejumlah sekolah negeri, ditanggapi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi menegaskan, sebagai kepala daerah harus bertanggungjawab melindungi rakyatnya agar bisa bersekolah, dan kebijakan tersebut wujud negara hadir.

Sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat mengalami kesulitan mendapatkan siswa baru tahun ajaran 2025/2026. Pengakuan sekolah swasta tersebut, sebagai dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat soal program Penambahan Akses Pendidikan Sekolah (PAPS), dengan menambah rombongan belajar (rombel) di sejumlah sekolah negeri, yang menuai reaksi dan diprotes keras.

Sekolah swasta banyak yang harus kehilangan calon peserta didik, karena mencabut berkas dan beralih ke sekolah negeri akibat kebijakan rombel. Dedi Mulyadi bergeming atas polemik yang terjadi.

Dedi Mulyadi menegaskan, keputusannya bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Tugas Gubernur hadir dalam melindungi rakyatnya agar bisa bersekolah

“Yang pertama, tugas Gubernur itu melindungi rakyatnya agar bisa bersekolah. Saya sebagai Gubernur sudah menunaikan tugas itu dengan mempertimbangkan berbagai resiko,” ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan, Jumat (11/07/2025).

Dedi Mulyadi mengatakan, tetap membuka ruang diskusi dengan sekolah swasta agar pendidikan tetap berjalan beriringan. Dedi Mulyadi tidak menutup mata atas tantangan yang harus dihadapi sekolah swasta dampak dari kebijakan menambah rombongan belajar melalui program Penambahan Akses Pendidikan Sekolah (PAPS).

“Kalau ada sekolah-sekolah swasta muridnya mengalami penurunan, bisa kita cari jalan lain. Bisa dibicarakan agar tetap pendidikan (sekolah swasta) bisa berjalan,” kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengungkapkan, alasan keberaniannya menambah rombel secara besar-besaran pada tahun ajaran 2025/2026. Tanpa intervensi tersebut, maka gejolak sosial yang akan terjadi lebih besar, karena tingginya tekanan dari masyarakat.

“Bayangkan, kalau saya tidak mengambil keputusan itu, protes terjadi di mana-mana. Di setiap sekolah, orangtua siswa berteriak, tidak bisa masuk sekolah. Nanti ada orang memboikot mobil masuk ke sekolah, beragam terjadi,” ungkap Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menyebut, kali pertama terjadi dalam sejarah penerimaan siswa baru di Jawa Barat, tahun ini berlangsung tanpa kekacauan berarti. Tidak ada keributan, hiruk-pikuk, dan protes.

“Hari ini bisa dilihat, sepanjang sejarah dulu PPDB, sekarang SPMB. SPMB baru kali ini sejarah, penerimaan siswa baru tidak ada keributan, tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada protes-protes,” sebut Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengingatkan pengalaman masa lalu saat terjadi sengketa zonasi, membuat warga harus mengukur jarak dari rumah ke sekolah dengan meteran. Untuk itu, Dedi Mulyadi kembali menegaskan, negara harus hadir memastikan setiap warga Jawa Barat yang dipimpinnya, mendapatkan akses pendidikan hingga jenjang SMA.

“Saya ingat betul, dulu sampai ada di Bogor saat masih menjadi anggota DPR RI, warga sampai harus mengukur jalan dari rumah hingga ke sekolah. Dimeter pake meteran loh, bayangin,” sebut Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi tidak menginginkan itu terjadi lagi, karena negara sudah hadir. Negara hadir melindungi dan memastikan rakyatnya bisa bersekolah hingga SMA.(chd).