Akibat Kontak Senjata, 2 Personel Cartenz Gugur, 18 OPM Tewas, dan Tuntutan Gereja

Penembakan terjadi ketika dua personel aktif Satgas Operasi Damai Cartenz itu sedang mengendarai sepeda motor di sekitar Kampung Usir.

SATUJABAR, JAYAPURA — Kontak senjata kembali terjadi antara Satgas Operasi Damai Cartenz kelompok separatis bersenjata versus Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Puncak Jaya, Papua Tengah.

Dua personel Satgas Operasi Damai Cartenz menjadi korban penembakan oleh kelompok separatis bersenjata OPM di Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis (15/5/2025) waktu setempat. Dua personel kepolisian atas nama Bripda Dedi Tambunan dan Bharada Raymon Rerey itu, pun tak tertolong dan dinyatakan gugur.

Penembakan tersebut diduga sebagai aksi balasan kelompok separatis bersenjata atas operasi penindakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menewaskan Bumi Walo Enumbi beberapa waktu lalu.

Bumi Walo Enumbi, adalah salah-satu pemimpin kelompok separatis bersenjata yang berhasil ditindak oleh TNI di Kampung Kalome, Distrik Ilamburawi, di Puncak Jaya pekan lalu.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar (Kombes) Yusuf Sutejo menerangkan, penembakan dua personel kepolisian itu terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Puncak Jaya. “Pelaku penembakan menggunakan sepeda motor jenis SRF yang diduga milik dari anggota KKB (OPM) Bumi Walo yang tewas dalam penindakan oleh TNI akhir pekan lalu,” kata Kombes Yusuf melalui siaran pers, Jumat (16/5/2025).

Operasi Damai Cartenz mengidentifikasi para pelaku penembakan dua anggota kepolisian tersebut, adalah kelompok separatis bersenjata yang dipimpin Ternus Enumbi. Dari identifikasi jenazah Bripda Dedi mengalami luka tembak di bagian dada yang tembus ke bagian belakang. Adapun Bharada Raymon mengalami luka tembak di dada yang tembus ke samping.

“Penembakan tersebut terjadi ketika dua personel aktif Satgas Operasi Damai Cartenz itu sedang mengendarai sepeda motor di sekitar Kampung Usir,” ujar Kombes Yusuf.

18 separatis tewas

Sementara itu Markas Besar (Mabes) TNI di Jakarta melaporkan, operasi penindakan yang dilakukan Satgas Gabungan Koops Habema pada Selasa (13/5/2025) melumpuhkan sedikitnya 18 separatis OPM.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Kristomei Sianturi dalam keterangannya menyampaikan, operasi yang dilakukan militer berada di lima perkampungan di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Yaitu di Kampung Titigi, Kampung Ndugusiga, Kampung Jaindapa, dan di Kampung Sugapa Lama, serta di Kampung Zanamba. Disebutkan mulanya operasi tersebut berawal dari kegiatan TNI yang melakukan pengamanan pada saat memberikan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dan dari kegiatan tersebut pengamanan juga dilakukan oleh TNI dalam pembangunan jalan ke wilayah Hitadipa.

Akan tetapi kegiatan tersebut dimanipulasi oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka dengan menjadikan masyarakat biasa sebagai tameng hidup dan menyebarkan narasi ancaman-ancaman terhadap masyarakat.

Atas aksi-aksi tersebut TNI mengerahkan pasukan gabungan untuk melakukan penindakan. Dan dari penindakan tersebut TNI berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, setelah melakukan operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata di Distrik Sugapa.

“Dan 18 OPM berhasil dilumpuhkan (tewas),” begitu kata Mayjen Kristomei. Namun terkait dengan informasi tewasnya 18 separatis tersebut, belum ada pengakuan resmi dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan sayap bersenjata dari OPM.

Sementara itu, terkait dengan penindakan oleh TNI di Distrik Sugapa tersebut mendapatkan reaksi dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Melalui siaran pers oleh Sekreratis Umum Majelis Pekerja Harian PGI Pdt Darwin Darmawan, Kamis (15/5/2025) meminta agar TNI segera menghentikan operasi-operasi militer di perkampungan-perkampungan Sugapa dan Hitadipa di Intan Jaya.

Disebutkan dalam dari laporan yang diterima PGI melalui Gereja Kemah Injil (GKI) operasi militer di perkampungan-perkampungan di Distrik Sugapa dan di Hitadipa telah menelakan korban jiwa sipil. Atas kejadian tersebut, PGI menuntut tiga permintaan kepada otoritas tertinggi di pemerintahan Indonesia, pun juga TNI. (yul)