Berita

Wapres Kukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jabar

BANDUNG – Wapres kukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat.

Pengukuhan KDEK dilakukan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/4/2024).

KDEKS Jabar diketuai oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dibantu jajaran pengurus dari berbagai kalangan.

Dalam arahannya, Wapres meminta KDEKS Jabar segera menyusun rencana aksi pengembangan ekonomi syariah dengan target yang terukur dan berkesinambungan.

Wapres juga ingin KDEKS Jabar menyinergikan ekonomi syariah dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang.

“Siapkan dan kembangkan juga kapasitas SDM ekonomi syariah serta inklusivitas melalui kolaborasi multipihak, termasuk dunia pendidikan dan dunia usaha,” pintanya dilansir jabarprov.go.id.

Menurut Wapres, Jabar memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar di Indonesia.

Oleh karena itu, optimalisasi pengembangan industri produk halal melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal semua sektor unggulan perlu terus dilakukan.

Wapres juga menuturkan, kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk pembangunan di Indonesia sudah mulai meningkat, termasuk di Jabar, dimana sejak 2013-2023, terdapat 315  proyek dengan nilai sekitar Rp17,8 triliun yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara.

Untuk itu, ia meminta keberhasilan implementasi proyek-proyek ini ke depannya untuk terus didukung.

Selain itu, KDEKS Jabar juga berperan penting memperluas inklusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital.

“KDEKS Jabar harus mengembangkan bisnis dan kewirausahaan syariah melalui optimalisasi program inkubasi usaha syariah,” ujar Wapres.

Ia berharap hadirnya KDEKS bermanfaat bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Jabar.

“Terus gaungkan dan bumikan ekonomi dan keuangan syariah di Bumi Pasundan agar manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya dalam peningkatan daya saing dan kesejahteraan,” harapnya.

PENGEMBANGAN

Usai dikukuhkan, Bey Machmudin mengaku bersyukur kini Jabar memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Hal ini akan memperkuat kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Bey mengungkapkan, total aset bank syariah di Jabar pada 2023 mencapai Rp843 triliun dengan pangsa pasar mencapai 15 persen dari total aset bank umum.

“Itu baru dari sektor perbankan,” ucap Bey.

Untuk sektor industri, lanjutnya, nilai ekspor makanan dan minuman halal sebesar 4,8 miliar dollar AS serta obat-obatan halal sebesar 243 juta dollar AS di tahun 2023.

“Adapun total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Jabar mencapai Rp6,5 triliun pada 2023,” ungkap Bey.

Tak kalah menarik saat ini terdapat empat perguruan tinggi negeri dan tiga perguruan tinggi swasta di Jabar telah memiliki program studi keuangan dan ekonomi syariah dengan total mahasiswa 5.010 orang.

“Ini sebagai penguatan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia,” kata Bey.

Editor

Recent Posts

Ketika Fadli Zon Mengenang Seniman Nasirun

YOGYAKARTA - Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, hadir dalam takziah yang diselenggarakan oleh keluarga maestro…

28 menit ago

Hari Jadi Kuningan 1 September 2026, Sekda: Lebih Khidmat, Lebih Meriah

KUNINGAN – Hari Jadi Kuningan 1 September, Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah menyiapkan sejumlah program di…

36 menit ago

Kemenperin dan BI Percepat Transformasi UMKM Hijau

JAKARTA – Kemenperin atau Kementerian Perindustrian terus memperkuat transformasi sektor industri nasional menuju sistem produksi…

43 menit ago

Tim Indonesia Day, Menpora Kobarkan Semangat Para Atlet

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bersama Wamenpora Taufik Hidayat menghadiri acara…

2 jam ago

Veddriq Leonardo Bidik Emas Asian Games 2026

JAKARTA - Veddriq Leonardo, peraih medali emas Olimpiade mengaku belum puas untuk terus menorehkan prestasi…

2 jam ago

BNPB Hormati Putusan MK Terkait Penetapan Status Bencana

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan…

2 jam ago

This website uses cookies.