Wamenkop Bakal Kembalikan Jamkrindo dan Ikopin Menjadi BLU Kemenkop

JAKARTA- Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa pihaknya berencana bakal mengembalikan PT Penjaminan Indonesia (Jamkrindo) dan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) menjadi BLU Kemenkop.

“Dulunya, Jamkrindo itu milik kita sebagai BLU Kemenkop, sekarang lepas. Kita akan upayakan kembali menjadi BLU kita,” tegas Wamenkop, pada acara pengukuhan Pengurus dan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) periode 2024-2029, di sela-sela acara Festival Koperasi Pondok Pesantren Nusantara, di Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PKP) Jakarta Islamic School, Jakarta Timur, Kamis (12/12).

Dengan begitu, ke depannya, Wamenkop bakal mendorong Jamkrindo untuk menjamin pembiayaan-pembiayaan dari koperasi.

Terkait Ikopin, Wamenkop menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya dan mendiskusikan dengan pihak yayasan keluarga Bustanul Arifin, agar menjadi BLU dari Kemenkop.

“Kita akan kembangkan program-programnya, dan lulusan Ikopin akan dilibatkan sebagai Sarjana Penggerak Koperasi dalam melakukan pendampingan, bimbingan, dan pembinaan kepada koperasi yang ada di seluruh Indonesia agar tidak menjadi koperasi bermasalah,” jelas Wamenkop.

Di samping itu, Kemenkop juga akan melakukan digitalisasi koperasi, sehingga memudahkan untuk membentuk sistem keuangan inklusif dengan di dalamnya mencakup LPDB, KSP, Induk KUD, dan Induk Kopontren. “Ini kalau kita integrasikan di dalam satu super apps, bisa menjadikan koperasi bisa cepat memiliki bank koperasi,” kata Wamenkop.

Dalam satu tahun ke depan. Wamenkop meyakini bakal berdirinya bank koperasi digital. “Ini untuk menggantikan Bank Bukopin yang sudah lepas, bukan lagi milik koperasi. Bukopin yang didirikan oleh induk-induk koperasi dan Gerakan Koperasi, sekarang sudah lepas ke tangan perusahaan Korea Selatan,” ucap Wamenkop.

Bank Koperasi Digital ini nantinya akan banyak membantu operasional pembiayaan koperasi seperti yang dulu dilakukan Bank Bukopin. “Intinya, koperasi harus segera memiliki bank,” kata Ferry.

Ferry juga mengungkapkan bahwa paling lambat Maret 2025 sudah ada UU Perkoperasian yang baru. “UU yang tahun 1992 sudah terlalu lama alias jadul, sudah tidak relevan lagi mengikuti perkembangan koperasi yang ada,” ucap Wamenkop.

Dalam UU Perkoperasian yang baru nantinya akan ada Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Karena, selama ini, simpanan anggota tidak mendapat jaminan. Sementara di perbankan sudah ada LPS sebagai penjamin simpanan nasabah,” kata Wamenkop.

 

Saksi Sejarah

Dalam kesempatan yang sama Pelaksana Harian Ketum Dekopin Agung Sudjatmoko sepakat bila koperasi bisa memiliki bank, seperti fungsi Bank Bukopin dulu. “Saya saksi sejarah lepasnya Bank Bukopin pada 2001-2002 dari BPPN di saat bank-bank lain mengemplang utang. Namun, 12 koperasi sebagai pemegang saham Bukopin tidak sanggup memenuhi aturan rasio permodalan yang ditetapkan BI kala itu,” ucap Agung.

Dan pemerintah saat itu, ungkap Agung, membiarkan, padahal pemerintah memiliki saham 16%, saham koperasi 35%, dan yang terbanyak sahamnya Bulog.

Oleh karena itu, Agung mengajukan permintaan agar Bank BRI dijadikan sebagai bank koperasi karena sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat kecamatan. “Apakah bisa?Kalau Presiden RI, Menkop, dan Wamenkop setuju atas hal ini, mudah segala urusan,” kata Agung seraya mencontohkan bank rakyat terbesar di Malaysia dimiliki oleh koperasi.

Selain itu, Agung juga mengungkapkan bahwa dulunya Ikopin itu miliknya Gerakan Koperasi. “Ikopin ada dan dibangun karena koperasi diberi fasilitas menjadi distributor terigu, gula, dan beras oleh pemerintah, menghimpun dananya dengan Gerakan Koperasi,” ucap Agung.

Jadi, lanjut Agung, berdirinya Ikopin itu oleh 17 koperasi yang terdilusi karena adanya keputusan tertentu yang dilakukan oknum tertentu. “Sehingga, hilanglah nama-nama pendiri dan pembina di yayasan. Maka, kembalikanlah Ikopin pada Gerakan Koperasi. Tapi, jika Ikopin akan menjadi BLU dari Kemenkop, kami berbangga karena bisa menikmati alokasi 20% APBN untuk insan koperasi,” ujar Agung.