Wamendag Dorong Penguatan Sistem Digital dan Tera Ulang Alat Ukur dalam Penanganan ODOL

BANDUNG – Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti, menghadiri rapat koordinasi nasional terkait penanganan kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL) yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Selasa (6/5). Rapat dipimpin langsung oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam rapat tersebut, Menko Agus mengungkapkan bahwa permasalahan ODOL telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan. “Akibat operasional truk ODOL yang merusak struktur jalan, negara menanggung kerugian material hingga Rp43,45 triliun, belum termasuk risiko kecelakaan lalu lintas yang meningkat akibat kendaraan dengan muatan berlebih,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wamendag Dyah Roro menekankan pentingnya sistem pendataan angkutan barang yang terintegrasi secara elektronik. Ia menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan dan pemanfaatan sistem informasi tersebut guna memperkuat pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan barang.

Selain itu, Wamendag juga menyoroti perlunya optimalisasi penggunaan alat ukur dan timbang kendaraan, khususnya alat Weight in Motion (WIM) yang digunakan untuk mengukur beban muatan kendaraan. Ia menegaskan bahwa WIM wajib ditera ulang secara berkala sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.

“Langkah ini penting untuk memastikan keakuratan data muatan kendaraan sehingga pengawasan terhadap ODOL dapat dilakukan secara objektif dan transparan,” jelas Dyah Roro.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong dilakukannya kajian mendalam terkait dampak kebijakan Zero ODOL terhadap ekonomi dan inflasi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik tahun 2021, penerapan Zero ODOL dapat mendorong peningkatan jumlah armada angkutan, yang berdampak pada kebutuhan SDM pengemudi dan investasi baru dalam sektor transportasi.

Namun demikian, kebijakan ini juga diperkirakan menimbulkan tantangan seperti potensi kemacetan di titik bongkar muat, jalan raya, dan lokasi stasiun penimbangan akibat peningkatan jumlah kendaraan.

Meski begitu, Wamendag menekankan bahwa manfaat Zero ODOL jauh lebih besar dalam jangka panjang. “Kualitas produk akan lebih terjamin, biaya pemeliharaan jalan dan jembatan bisa ditekan, umur kendaraan lebih panjang, dan efisiensi pemeliharaan kendaraan meningkat. Selain itu, kebijakan ini juga berpeluang mendorong pertumbuhan industri karoseri nasional,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah konkret dalam mendukung implementasi kebijakan Zero ODOL secara bertahap dan berkelanjutan.