Tindak Lanjuti Inpres Ketahanan Pangan, Pemkab Bogor Gelar Rapat Koordinasi

BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menindaklanjuti sejumlah Instruksi Presiden (Inpres) yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, di Ruang Rapat Wabup, Cibinong, pada Selasa (15/4/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Staf Ahli Bidang Ekbang, Analis Kebijakan Utama, serta perwakilan dari Bappedalitbang, BPKAD, Distanhorbun, DKP, DPUPR, dan Disdagin.

 

Fokus pada Irigasi, Penyuluh Pertanian, dan Cadangan Beras

Beberapa Inpres yang dibahas di antaranya adalah:

Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian.

Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menyampaikan bahwa Pemkab Bogor siap menjalankan arahan presiden, khususnya dalam memperkuat infrastruktur dan kelembagaan pendukung sektor pertanian.

“Instruksi kepada daerah meliputi dukungan program, penganggaran, penyediaan lahan, serta penguatan kelembagaan pengelola irigasi. Semua langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian,” jelas Jaro Ade melalui keterangan resmi.

 

Menindaklanjuti Inpres Nomor 3/2025, Jaro Ade mengatakan bahwa Pemkab Bogor diminta untuk memfasilitasi pengalihan ASN penyuluh pertanian ke Kementerian Pertanian serta mendukung fungsi penyuluhan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemutakhiran data.

“Kami diminta menugaskan penyuluh pertanian untuk mendukung swasembada pangan, membina kelembagaan petani, serta mengoptimalkan fungsi balai penyuluhan,” ujar Wabup.

Sementara itu, terkait Inpres Nomor 6 Tahun 2025, Pemkab Bogor diminta berperan aktif dalam pengadaan dan pengelolaan gabah/beras, serta memastikan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berjalan dengan baik.

“Tujuannya adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani. Kami akan berkoordinasi dengan Forkopimda dan OPD terkait untuk pelaksanaannya,” ungkap Jaro Ade.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemkab Bogor dalam mendukung program nasional swasembada pangan melalui sinergi antarinstansi dan optimalisasi sumber daya daerah.