Simulasi Pemilu di Garut Ungkap Kendala Operasional

SATUJABAR, BANDUNG – Simulasi pemilu di garut ungkap kendala operasional.

Simulasi pemilu pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.

Simulai berlangsung pada Sabtu (20/1/2024), mengungkap beberapa kendala operasional.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Garut, Dian Hasanudin, menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan simulasi berjalan dengan lancar sehingga bisa selesai sebelum pukul 12 malam.

Namun demikian, terdapat kendala teknis terutama dalam proses penggandaan salinan C1

Inovasi KPU RI terbaru ini memerlukan sekitar 8000 mesin fotokopi atau mesin printer yang memiliki fitur fotokopi.

Namun, pada saat simulasi ini pihaknya menggunakan mesin fotokopi seadanya, sehingga proses penggandaan salinan C1 berlangsung sedikit lambat.

“Nah kami Kabupaten Garut itu memerlukan sekitar 8000 mesin fotokopi untuk disediakan di setiap TPS, nah nanti teknisnya KPPS melakukan sewa untuk pengadaan alat fotokopi tadi di setiap TPS gitu ya,” ucapnya dilansir garutkab.go.id.

ALATA BELUM STANDAR

Selain itu, imbuh Dian, penggunaan paku yang tidak sesuai standar dalam simulasi menimbulkan kebingungan pada proses rekapitulasi.

Dian menuturkan, bahwa paku yang digunakan dalam simulasi ini dinilai terlalu besar sehingga hasil coblos pada surat suara melewati garis batas.

“Saya sudah cek ke logistik kalau paku ataupun alat coblos yang digunakan itu ternyata speknya lebih kecil sehingga hal-hal tadi melewati garis mudah-mudahan bisa diantisipasi,” ucapnya.

Masalah lain yang diperkirakan adalah penulisan C Plano yang harus menggunakan tulisan digital, sesuai dengan aplikasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi).

Oleh karenanya, pada simulasi ini belum dilaksanakan hingga proses upload ataupun scanning C Plano di SIREKAP.

Karena hal itu sangat memerlukan waktu serta rentan terjadi kendala teknis di lapangan.

Serta potensi kendala geografis seperti blank spot yang mempengaruhi akses internet.

Dian mengungkapkan, pihaknya akan melakukan mitigasi terhadap beberapa kemungkinan yang bisa terjadi.

Serta melakukan pemetaan terkait TPS mana saya yang memiliki akses internet tidak memadai.

Ia berharap, pihaknya bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pemetaan lokasi TPS.

Yakni lokasi TPS di wilayah yang tidak termasuk ke dalam blankspot.