Realisasi APBN 2024 Capai 25,5% Hingga Akhir April

BANDUNG – Realisasi APBN 2024 capai 25,5% hingga akhir April 2024, menurut siaran pers Kementerian Keuangan.

Menurut siaran pers itu, Realisasi Belanja Negara mencapai Rp849,2 triliun (25,5% dari pagu APBN), atau tumbuh 10,9% (yoy).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp591,7 triliun (24,0% dari pagu APBN).

Belanja K/L terealisasi sebesar Rp304,2 triliun (27,9% dari pagu APBN) antara lain dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan dukungan pelaksanaan Pemilu.

Belanja Non K/L terealisasi sebesar Rp287,6 triliun (20,9% dari pagu APBN) antara lain dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Anggaran Prioritas tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas SDM, serta merespons dinamika kesehatan dan ketahanan pangan.

Realisasi belanja infrastruktur mencapai Rp89,8 triliun (21,2%), pendidikan Rp173,4 triliun (26,1%), kesehatan Rp46,8 triliun (24,9%), dan ketahanan pangan Rp14,8 triliun (13,0%).

Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp257,5 triliun atau 30,4% dari pagu, dan tumbuh 5,9% (yoy).

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Dana Otsus, Dana Istimewa, dan Insentif Fiskal terealisasi masing-masing sebesar Rp147,5 triliun, Rp41,3 triliun, Rp40,6 triliun, Rp25,8 triliun, Rp1,6 triliun, Rp0,2 triliun, dan Rp0,5 triliun.

Sementara DAK Fisik belum disalurkan karena menunggu penyampaian syarat salur.

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp924,9 triliun (33,0% dari target APBN) atau turun 7,6% (yoy).

Penerimaan Pajak mencapai Rp624,19 triliun (31,4% dari target).

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif. Pertumbuhan pajak-pajak transaksional (non-PPh Badan) menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi nasional.

Begitu pula berdasarkan sektornya, mayoritas sektor utama tumbuh positif, menunjukkan aktivitas sektoral yang terjaga, terutama dari sektor informasi dan komunikasi, konstruksi dan real estat, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, perdagangan serta transportasi dan pergudangan.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp95,7 triliun (29,8% dari target APBN), tumbuh 1,3% (yoy), didorong penerimaan bea keluar yang tumbuh signifikan.

Bea Masuk terealisasi sebesar Rp15,7 triliun, melambat disebabkan penurunan rata-rata tarif efektif dan penurunan bea masuk dari komoditas utama.

Bea Keluar terealisasi sebesar Rp5,8 triliun, tumbuh didorong oleh kebijakan relaksasi ekspor mineral. Penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp74,2 triliun, turun sejalan dengan kebijakan pengendalian konsumsi rokok.

Realisasi PNBP mencapai Rp203,3 triliun (41,3% dari target APBN), utamanya disumbang peningkatan kinerja BUMN Perbankan, layanan K/L, dan satker BLU.

Pendapatan KND tumbuh signifikan 21,4% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp49,6 triliun, sedangkan pendapatan SDA migas dan nonmigas melambat dengan realisasi masing-masing mencapai Rp36,7 triliun Rp39,2 trliliun. PNBP lainnya terealisasi Rp53,9 triliun dan BLU Rp24,0 triliun.

Surplus

APBN 2024 hingga 30 April 2024 mencatatkan surplus sebesar Rp75,7 triliun (0,3% PDB), dengan keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp237,1 triliun.

Realisasi pembiayaan anggaran on track, mencapai Rp71,1 triliun dengan reallisasi pembiayaan utang Rp119,1 triliun (turun 51,2% yoy).

Pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang tetap manageable dengan strategi pembiayaan dilakukan secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai kesimpulan, di tengah rambatan risiko global, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan 1 2024 positif mencapai 5,11% (yoy) dan kinerja APBN hingga April 2024 terjaga baik.

Meski demikian, dampak risiko global (high for longer, volatilitas harga komoditas, dan dinamika geopolitik) terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik perlu terus diantisipasi dan dimitigasi.

Peran APBN terus diperkuat dalam mendukung perlindungan masyarakat, transformasi perekonomian, serta pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.