BANDUNG: PT Len Industri (Persero) diminta terus berkolaborasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan itu yakni pemerintah, Mabes TNI, BUMN, BUMS, termasuk DPR RI.
Hal itu untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional dengan sistem interoperabilitas TNI berhasis ‘Teknologi Network Centric Warfare’.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono.
“Ya tentu kita harus memberikan dorongan serta penyempurnaan kepada Len sehingga semua produk yang dihasilkan bisa terserap oleh user yang ada di Republik Indonesia,” tegas Bambang Kristiono saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR dengan Dirut LEN di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/11/2022).
Dikutip situs DPR, dia mengapresiasi pararan dan penjelasan Direktur Utama.
Terkati peran dan kontribusi Len sebagai integrator holding BUMN industri pertahanan (DEFEND ID) dalam mewujudkan interoperabilitas alutsista TNI.
“Kita melihat ada kemajuan bagaimana terintegrasinya BUMN pertahanan di bawah koordinator dalil daripada PT Len Industri, saya kira ini suatu langkah maju dari persiapan alutsista yang kita butuhkan untuk masa yang akan datang, sehingga terwujud suatu kemandirian dan juga adanya kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.
Terakhir, Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti hasil-hasil dari kunspek dalam rapat kerja.
Termasuk didalamnya dengan Kementerian/ lembaga (K/L) terkait khususnya Menteri Pertahanan, Panglima TNI beserta para kepala staf angkatan.
Untuk mencari solusi bagi penguatan PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID) menjadi mitra strategis TNI.
Serta diadakannya FGD secara Khusus antara PT Len Industri (Persero) dan Komisi I DPR RI.
“Saya berharap PT Len akan terus berinovasi dan meningkatkan kemampuannya dengan para user, serta komisi I akan menindaklanjuti dan mencari solusi untuk penguatan PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID),” tutup politisi asal Nusa Tenggara Barat II.