Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dalam kasus dugaan pemerasan Warga Negara Malaysia di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, kembali akan dilanjutkan, hari ini, Kamis (02/01/2025). (Foto:Istimewa).
BANDUNG – Polri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat iklim investasi di Indonesia. Polri memastikan dunia usaha akan terbebas dari ancaman kelompok yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk premanisme yang dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional dan dunia usaha.
Sebelum mengambil tindakan hukum, Polri mengedepankan langkah preventif dan pre-emptif melalui sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum. Polri juga aktif mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus-modus pemerasan dan intimidasi yang sering dilakukan oleh oknum tertentu.
“Setiap laporan dari pengusaha dan investor akan kami tindaklanjuti dengan serius untuk menjamin keamanan investasi di Indonesia,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo.
Polri juga mengimbau masyarakat dan pengusaha agar tidak ragu untuk melaporkan segala bentuk pemerasan dan gangguan terhadap investasi yang dilakukan oleh oknum ormas. Brigjen Pol. Trunoyudo memastikan bahwa pelapor akan mendapatkan perlindungan, dan laporan mereka akan ditangani secara profesional.
Dengan kombinasi pendekatan preventif, edukasi, dan penegakan hukum yang tegas, Polri berharap dapat menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif, serta bebas dari gangguan premanisme yang merugikan dunia usaha dan perekonomian nasional.
SATUJABAR, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menyebutkan sebanyak 2.124 lokasi siap menggelar Salat Id. Sementara…
SATUJABAR, JAKARTA - Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 H bertepatan dengan Sabtu, 21 Maret 2026.…
SATUJABAR, JAKARTA - Kementerian Agama menyampaikan bahwa posisi hilal awal Syawal 1447 H, secara hisab,…
SATUJABAR, JAKARTA - Kementerian Perhubungan melepas keberangkatan peserta Mudik Gratis Ramah Anak dan Disabilitas Tahun…
SATUJABAR, JAKARTA - Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah pada…
SATUJABAR, RIYADH – Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi secara resmi mengumumkan bahwa hari pertama Hari…
This website uses cookies.