Pemprov Jabar Realokasikan Rp5,1 Triliun dari Efisiensi APBD 2025 untuk Kesejahteraan Rakyat

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pergeseran dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 secara akuntabel dan efisien. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sesuai ketentuan dan kaidah pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan tersebut merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ.

“Kami melakukan efisiensi sangat signifikan mencapai Rp5,1 triliun dan prosesnya langsung dipimpin Pak Gubernur. Hasilnya direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi dan misi Kepala Daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional,” ujar Herman dalam konferensi pers di Bandung, Sabtu (19/4/2025).

Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor strategis, antara lain:

Pembangunan infrastruktur sebesar Rp3,6 triliun, mencakup jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, transportasi, dan sanitasi.

Sektor pendidikan mendapat alokasi Rp1,3 triliun.

Bidang kesehatan sebesar Rp122,9 miliar.

Cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar.

Program-program peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp35,5 miliar.

Bantah Isu Penggunaan Anggaran untuk Lembur Pakuan

Herman juga menanggapi isu miring terkait penggunaan hasil efisiensi anggaran untuk keperluan Lembur Pakuan. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Itu keliru dan tidak benar. Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel, termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan, seperti penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, hingga penerbitan buku budaya,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa penerbitan buku budaya melibatkan riset ilmiah dan profesional dari berbagai bidang, dengan fokus pada pelestarian budaya Jawa Barat.

Program “Nganjang Ka Warga” Disambut Antusias

Pemprov Jabar juga meluncurkan program safari pembangunan bertajuk Nganjang Ka Warga. Herman menekankan bahwa program ini bukan perjalanan dinas, melainkan upaya jemput bola untuk memberikan layanan gratis kepada masyarakat, dilanjutkan dengan sosialisasi pembangunan melalui seni pertunjukan.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dua kali, masing-masing di Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. “Antusiasme warga sangat tinggi. Semua menyambut dengan riang gembira. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap minggu di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat,” ujarnya.

Efisiensi Perjalanan Dinas Capai Rp390 Miliar

Selain itu, Herman menyampaikan bahwa efisiensi juga dilakukan pada perjalanan dinas yang berkurang lebih dari 51 persen, atau sekitar Rp390 miliar.

“Pemprov Jabar adalah yang tercepat dalam melaksanakan instruksi Presiden. Pak Gubernur meminta kami memastikan pelaksanaannya juga yang terbaik untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” tambahnya.

Transparansi Proses Pergeseran Anggaran

Pergeseran APBD 2025 disusun secara transparan dan mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk dua kali konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri pada 7 dan 14 Maret 2025. Hasilnya telah ditetapkan pada 20 Maret 2025 dan dilaporkan ke DPRD Jawa Barat pada 27 Maret 2025.

“Kami sangat transparan. Proses pembahasannya bahkan diunggah langsung oleh Pak Gubernur di media sosial, dan warga bisa mengakses struktur pergeseran APBD 2025 di website JDIH Pemda Provinsi Jawa Barat,” pungkas Herman.