Pemkab Sumedang Gelar Bimtek Mbizmarket untuk Dorong UMK Masuk E-Katalog

BANDUNG – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan toko daring Mbizmarket di Aula Tampomas Setda, Selasa (29/4/2025). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para penyedia maupun calon penyedia barang dan jasa terkait mekanisme pengadaan secara elektronik melalui platform Mbizmarket.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Elis Komalasari, menyampaikan apresiasi atas kehadiran peserta dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Mbizmarket merupakan salah satu marketplace resmi yang tergabung dalam toko daring pemerintah dan telah digunakan untuk mendukung pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sumedang.

“Melalui bimtek ini, kami harap seluruh penyedia dapat memahami sistem toko daring Mbizmarket. Dari tahun 2021 hingga 2024, telah tercatat 380 transaksi di Kabupaten Sumedang dengan nilai mencapai Rp17,7 miliar,” ujar Elis melalui keterangan resmi.

Ia mengajak para pelaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), untuk mengambil bagian dalam program Bela Pengadaan, yang merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan partisipasi UMK dalam pengadaan barang dan jasa.

“Program ini mendorong pelaku UMK untuk go digital. Mereka bisa menjual produk atau jasanya kepada pemerintah dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai merchant di aplikasi belanja PPMSE yang bermitra dengan Bela Pengadaan,” jelas Elis.

Lebih lanjut, Elis menekankan pentingnya kehadiran toko daring sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengadaan pemerintah. Menurutnya, sistem ini akan menciptakan ekosistem e-marketplace pemerintah yang inklusif serta menjadikan proses pengadaan lebih cepat, mudah, kompetitif, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap peserta mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh karena materi yang disampaikan langsung oleh narasumber berpengalaman. Hal ini akan berdampak positif terhadap pelaksanaan e-purchasing di lingkungan pemerintah,” pungkasnya.