Pemerintah Rencanakan Pembangunan Industri LPG Domestik untuk Kurangi Impor

BANDUNG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun industri Liquefied Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri.

Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor LPG, sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi dan menekan defisit pada neraca perdagangan dan devisa negara.

Dalam acara Detikcom Leaders Forum di Jakarta, Rabu (11/9), Bahlil Lahadalia menjelaskan, “Khusus untuk LPG, kita ke depan akan membangun industri LPG di dalam negeri, dengan memanfaatkan potensi C3 (propane) dan C4 (butana). Ini kita harus bangun supaya mengurangi impor kita.”

Bahlil menambahkan bahwa saat ini Indonesia mengeluarkan devisa signifikan untuk impor LPG, dengan sekitar Rp450 triliun yang keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG.

Hal ini berdampak langsung pada neraca perdagangan dan pembayaran negara, sehingga pembangunan industri domestik dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi beban tersebut.

Jargas Rumah Tangga

Menteri ESDM juga menyoroti pentingnya pengembangan jaringan gas rumah tangga sebagai bagian dari upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saat ini, pemerintah sedang membangun pipa gas dari Aceh hingga Pulau Jawa.

“Ini sebagai bagian daripada instrumen untuk memediasi ketika gas kita di Jawa lebih banyak, bisa kita kirim ke Aceh atau ke Sumatera. Atau gas kita di Sumatera lebih banyak bisa kita kirim ke Pulau Jawa,” jelas Bahlil melalui siaran pers.

Untuk mendorong investasi di sektor hulu migas, pemerintah juga sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif, termasuk penyederhanaan regulasi perizinan.

“Perizinan kita terlalu banyak. Ada kurang lebih sekitar 300 lebih izin. Nah ini kita akan pangkas, kita akan potong,” tegas Bahlil.

Selain penyederhanaan perizinan, Bahlil menekankan pentingnya memberikan insentif menarik bagi investor di sektor hulu minyak dan gas, serta memperhatikan persaingan global yang semakin ketat dalam menarik Foreign Direct Investment (FDI).

“Kita akan memperhatikan sweetener-sweetener yang mumpuni untuk kemudian bisa kita menawarkan kepada investor. Kemudian kita akan bicara sama K3S untuk sharing masalah dan sharing pendapatan dengan baik,” tutupnya.