Berita

NETRALITAS TNI: Komisi I DPR Tunjuk Utut Ketua Panja

SATUJABAR, BANDUNG – Komisi I DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) soal Netralitas TNI di Pemilu 2024.
Panja ini diketahui, dibentuk dalam rapat internal pada tanggal 8 November 2023 lalu.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto ditunjuk untuk memimpin Panja Netralitas TNI tersebut.
Selain itu, kata Meutya di dalamnya juga diisi unsur pimpinan lain dan juga anggota di Komisi I DPR RI.
“Sudah, sudah dibentuk kemarin rapat internal tanggal 8 November sudah dibentuk Panja-nya,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid kepada wartawan Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).
“Beliau (Utut Adianto) berkenan untuk memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga anggota Komisi I,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya mengatakan, dibentuk Panja diharapkan menjawab kekhawatiran masyarakat terkait netralitas TNI pada saat pemilu 2024 mendatang.
“Karena memang kemarin banyak dari media yang mengangkat ini, jadi kita buatkan khusus. Dan beliau (Calon Panglima TNI Agus Subiyanto) sebelum fit and proper sudah menyatakan siap, seluruh fraksi juga menyatakan siap untuk mengawal, dan InsyaAllah ini menepis kekhawatiran semua,” ujarnya dikutip situs DPR.

PANGLIMA TNI

Meutya mengatakan Panja netralitas TNI juga telah menyepakati calon Panglima TNI baru, Jenderal Agus Subiyanto.
Selain TNI, Panja juga diisi oleh sejumlah lembaga pemerintah mitra Komisi I, seperti BIN, BSSN, Kemenkominfo, hingga KPI.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam rapat kerja bersama panglima TNI Yudo Margono pada 7 November lalu, mengusulkan agar membentuk panitia kerja (Panja) dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024. Pembentukan Panja ini terkait dengan netralitas TNI.
Utut mengungkapkan alasan pembentukan Panja itu guna memastikan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan atau khususnya TNI netral dalam pemilu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam rapat tersebut mengamini niatan itu.
Namun, menurutnya komisi I DPR RI  terlebih dahulu akan melakukan penggodokan sebelum dibentuk.
Editor

Recent Posts

Sidang Etik Dugaan Pemerasan, AKBP Bintoro dan AKP Zakaria Dipecat, AKBP Gogo Demosi 8 Tahun

SATUJABAR, JAKARTA -- Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terkait dugaan pemerasan dalam kasus pembunuhan,…

7 jam ago

IPW Apresiasi Pengungkapan Pabrik Narkotika di Sentul Terbesar di Jawa Barat

SATUJABAR, BOGOR -- Indonesia Police Watch (IPW) mengapreasiasi pengungkapan labolatorium terselubung, atau clandestine laboratory narkotika,…

10 jam ago

Kecelakaan Maut di GT Ciawi, 10 Saksi Sudah Diperiksa Sopir Truk Belum Bisa Bicara

SATUJABAR, BOGOR -- Satuan Lalu-Lintas (Satlantas) Polresta Bogor Kota, Jawa Barat, telah memeriksa sepuluh orang…

12 jam ago

Bank Indonesia dan The People’s Bank of China Perpanjang Perjanjian Bilateral Pertukaran Mata Uang Lokal

BANDUNG - Bank Indonesia (BI) dan the People's Bank of China (PBOC) sepakat memperbarui perjanjian bilateral…

13 jam ago

Cadangan Devisa Januari 2025 Naik

BANDUNG - Cadangan devisa Januari 2025 tercatat sebesar 156,1 miliar dolar AS, mengalami peningkatan dibandingkan…

13 jam ago

Kemenhub Perketat Penerbitan Izin dan Pengawasan di Pelabuhan

Seluruh pelabuhan harus memiliki izin dan dikelola dengan baik didasarkan pada Good Corporate Governance (GCG).…

15 jam ago

This website uses cookies.