Menperin Ingatkan Industri Nasional Siaga Hadapi Dampak Perang Iran-Israel

JAKARTA — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan pelaku industri dalam negeri untuk bersiap menghadapi dampak lanjutan dari konflik militer Iran-Israel yang kini tengah memanas. Konflik ini dinilai membawa efek domino terhadap rantai pasok global, harga energi, logistik internasional, hingga daya saing ekspor Indonesia.

“Eskalasi konflik di Timur Tengah berdampak langsung pada sektor energi dan logistik global, yang akhirnya memengaruhi biaya produksi dan daya saing industri kita. Industri dalam negeri harus segera melakukan langkah mitigasi,” ujar Menperin Agus dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (17/6).

 

Dampak Langsung: Energi dan Logistik

Agus menyoroti bahwa kawasan Timur Tengah, khususnya Iran, merupakan pemain kunci dalam produksi minyak global. Dengan produksi sekitar 3,2 juta barel per hari, gangguan di wilayah tersebut menyebabkan harga minyak Brent berfluktuasi tajam antara USD 73 hingga USD 92 per barel. Bahkan, analis memperkirakan potensi kenaikan harga mencapai 20% pada 2025 jika konflik berlanjut.

Kondisi ini diperparah oleh potensi penutupan Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman energi dunia. Akibatnya, volatilitas harga energi dunia meningkat dan membawa dampak langsung pada biaya input produksi industri Indonesia.

“Energi itu vital bagi industri, tidak hanya sebagai bahan bakar, tapi juga bahan baku. Karena itu, kita mendorong efisiensi energi dan diversifikasi sumber energi, termasuk memanfaatkan energi terbarukan,” jelas Agus.

 

Seruan Diversifikasi Energi dan Efisiensi Produksi

Menperin mendorong pelaku industri agar tidak hanya mengandalkan energi fosil impor, tapi mulai beralih ke sumber energi dalam negeri seperti bioenergi, panas bumi, serta bahan bakar alternatif dari limbah industri.

“Langkah ini sejalan dengan program kedaulatan energi nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo,” tambahnya.

Kemenperin juga terus mendorong industri untuk menghasilkan produk-produk pendukung energi, seperti mesin pembangkit dan infrastruktur energi terbarukan.

 

Krisis Rantai Pasok dan Dampaknya pada Industri Strategis

Konflik ini turut mengganggu jalur perdagangan penting dunia, termasuk Selat Hormuz dan Terusan Suez. Pengalihan rute lewat Tanjung Harapan, Afrika, menambah waktu pengiriman hingga 15 hari dan meningkatkan biaya kontainer hingga 200%.

 

Beberapa sektor terdampak langsung:

Otomotif & Elektronik: Waktu tunggu semikonduktor mencapai 26 minggu, berisiko merugikan ekspor hingga USD 500 juta.

Tekstil & Alas Kaki: Margin laba menyusut 5–7% akibat lonjakan biaya logistik.

Nikel & Baja: Kenaikan biaya transportasi batu bara hingga 20% dan penundaan pengiriman 3–4 minggu bisa memicu kerugian ekspor hingga USD 1,2 miliar.

 

Ketahanan Pangan dan Hilirisasi Agro

Menperin juga menyoroti dampak konflik terhadap harga pangan global akibat naiknya biaya logistik dan fluktuasi nilai tukar. Solusi strategis menurutnya adalah mempercepat hilirisasi produk pangan lokal.

“Industri harus lebih aktif mengolah hasil pertanian, perikanan, hingga kehutanan dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada bahan baku impor,” tegas Agus.

Hilirisasi sektor agro dinilai penting bukan hanya untuk ketahanan pangan, tetapi juga sebagai motor inovasi industri untuk menciptakan teknologi produksi yang lebih efisien dan bernilai tambah tinggi.

 

Manfaatkan Skema LCS untuk Redam Tekanan Kurs

Untuk mengatasi gejolak nilai tukar, Menperin mendorong industri menggunakan skema Local Currency Settlement (LCS) yang difasilitasi Bank Indonesia, terutama dalam transaksi dengan negara-negara mitra LCS.

“Ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan menjaga stabilitas biaya input produksi,” ujarnya.

 

Momentum Perkuat Kemandirian Industri

Agus menyebut, di balik krisis global ini, ada peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri. Kemenperin akan terus memberikan dukungan melalui insentif, fasilitasi investasi, dan kebijakan fiskal.

“Ketahanan energi dan pangan bukan hanya tugas sektor primer, tapi juga tanggung jawab sektor industri. Industri manufaktur Indonesia harus berada di garda terdepan untuk mewujudkannya,” tegas Agus.

Dengan langkah strategis ini, Kementerian Perindustrian berharap Indonesia mampu menjaga stabilitas industri, memperkuat ekonomi nasional, dan lebih tangguh dalam menghadapi gejolak global.