Menko Perekonomian: Pertumbuhan Ekonomi Dijaga 5% Hingga Akhir Tahun 2024

BANDUNG – Usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Jumat, 13 September 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan pencapaian dan rencana strategis pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam keterangan persnya, Airlangga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan stabilitas dengan pertumbuhan sebesar 5 persen dan inflasi yang turun menjadi 2,5 persen.

“Pertumbuhan ekonomi relatif aman di angka 5 persen, sedangkan inflasi berada di level 2,5 persen. Penurunan inflasi ini lebih banyak terjadi pada komoditas pangan, sementara inflasi inti tetap tinggi,” jelas Airlangga dilansir Setkab.

Menko Perekonomian juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendorong belanja kementerian dan lembaga guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5 persen hingga akhir tahun 2024. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang menyasar kelas menengah, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPn DTP) untuk sektor properti dan otomotif, yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat pada kuartal keempat tahun ini.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga membahas rencana revisi kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Revisi ini bertujuan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, termasuk tenaga kerja kontrak (PKWT), serta meningkatkan bantuan pelatihan kerja dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta, setara dengan program Kartu Prakerja. Pekerja yang kehilangan pekerjaan akan menerima manfaat sebesar 45 persen dari gaji mereka, tanpa penurunan persentase pada bulan-bulan berikutnya.

“Revisi ini akan memperluas kriteria penerima jaminan kehilangan pekerjaan, termasuk untuk PKWT. Kami akan menyiapkan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan (permenaker) untuk mengatur hal ini,” ungkap Airlangga.

Pengembangan KEK

Menko Perekonomian juga menyoroti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan menekankan pentingnya kepercayaan terhadap hukum dan transparansi sebagai kunci utama kesuksesan kawasan tersebut. Ia mencatat bahwa negara-negara Asia Tenggara seperti Cina dan Vietnam telah berhasil memanfaatkan KEK sebagai penggerak ekonomi, dan Indonesia kini berupaya mengakselerasi pengembangan kawasan serupa.

“Ada satu hal yang menjadi kunci, yaitu kepercayaan terhadap hukum dan transparansi. Negara lain menawarkan kepastian hukum dan transparansi sebagai nilai jual mereka. Regulasi yang telah diluncurkan harus diterapkan tanpa adanya diskresi-diskresi lain,” ujar Airlangga.

Menanggapi pertanyaan mengenai serapan anggaran, Airlangga berharap belanja pemerintah dapat mencapai target 95 persen hingga akhir tahun.

“Kami akan mendorong agar serapan belanja pemerintah dapat mencapai sekitar 95 persen hingga akhir tahun,” tutupnya.