Menko Perekonomian Optimistis dengan Resiliensi Ekonomi Indonesia Hadapi Dinamika Global

SATUJABAR, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga, serta Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi jajaran Pemerintah dalam menghadapi persoalan global yang penuh dinamika.

Kondisi perekonomian Indonesia secara umum masih baik, karena di antara Negara Anggota G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,39% pada Kuartal IV-2025 berada di posisi kedua. Hanya lebih rendah dari India yang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40% pada periode yang sama.

“Tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54% dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 sebesar 34,7 juta ton, dan stok Bulog (per 8 April 2026) sebesar 4,6 juta ton,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers Para Menteri usai Rapat Kerja Pemerintah Kabinet Merah Putih, di Jakarta, Rabu (8/4/2026) melalui siaran pers.

Harga Komoditas

Terkait perkembangan harga komoditas global akibat pertempuran di Timur Tengah, khususnya minyak mentah, Menko Airlangga menerangkan bahwa ada potensi jeda dua minggu dikarenakan adanya penundaan serangan oleh Amerika Serikat. Hal itu menyebabkan harga crude oil (WTI) turun menjadi 96,7 USD/bl dan brent crude turun menjadi 95,23 USD/bl.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN juga menunjukkan peran signifikan, didukung penerimaan pajak hingga akhir kuartal pertama 2026 yang meningkat 14,3% atau Rp462,7 triliun, dan PMI Manufaktur pada Maret 2026 itu ekspansif dengan angka 50,1.

Pemerintah juga terus menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang dinilai dapat meningkatkan ketahanan anggaran negara.

“Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” ujarnya.

Disiplin Fiskal

Lebih lanjut, Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal, khususnya dalam pengelolaan rasio utang dan defisit anggaran. “Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40%, walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60%. Demikian pula juga budget deficit dijaga di level 3% dan juga ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun,” kata Menko Airlangga.

Indonesia juga masih memperlihatkan resiliensi pada Kuartal I-2026, baik itu dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di angka 125, 2 atau berada di level optimis, lalu juga cadangan devisa terjaga di USD151,9 miliar atau setara 6 bulan impor.

“Maka, Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama juga masih baik, masih bisa mencapai atau lebih besar sama dengan 5,5%,” tutur Menko Airlangga.

Dari segi keuangan, Pemerintah terus koordinasi dengan Bank Indonesia dengan melakukan triple intervention di pasar spot domestik non-delivery forward untuk menstabilkan nilai rupiah, BI Rate terjaga di 4,75.

“Bapak Presiden juga mengarahkan bilateral currency swap untuk dilanjutkan dengan beberapa negara. Sekarang Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan ke depan beberapa negara juga perlu didorong,” ucap Menko Airlangga.

Kebijakan terkait energi dan transportasi yang juga dilakukan salah satunya adalah penyesuaian harga avtur dengan penerapan PPN DTP 11% selama dua bulan, yang menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat domestik bisa ditahan pada level 9%-13% saja.

“Untuk dampak kepada ongkos haji, seperti kita ketahui bahwa ongkos haji telah diturunkan Rp2 juta, kemudian dampak kenaikan avtur ini di-absorb oleh Pemerintah, jadi tidak ada kenaikan biaya haji. Ini di-absorb untuk sekitar 220 ribu jemaah haji, dan angkanya anggaran Rp1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian, tidak ada dampak bagi para jemaah haji,” pungkas Menko Airlangga.

Turut mendampingi Menko Airlangga pada keterangan pers tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.