Hari tanpa hujan cukup panjang akan terjadi di sejumlah daerah saat musim kemarau mendatang, ungkap rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (IMAGE: BMKG)
BANDUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa perubahan iklim yang kian ekstrem telah memicu krisis air dan mengancam ketahanan pangan nasional. Dalam Talkshow Kongres Gerakan Restorasi Sungai Indonesia (GRSI) dan Gerakan Pemanenan Air Hujan Indonesia (GMHI) 2025, BMKG menyebut restorasi sungai dan pemanenan air hujan sebagai dua solusi strategis untuk menghadapi tantangan tersebut.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyampaikan bahwa Indonesia saat ini berada di titik kritis akibat dampak perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata dan kejadian cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, seperti banjir dan kekeringan. “Kenaikan suhu rata-rata pada 2024 mencapai 27,52°C, dengan anomali tahunan sebesar +0,81°C dari normal, menunjukkan tren pemanasan global yang mengkhawatirkan,” ujar Dwikorita.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini mengalami suhu udara yang terus berada di atas persentil ke-95 sepanjang tahun. Kondisi ini, menurutnya, dapat memperparah krisis air karena ketimpangan antara pasokan air berlimpah di musim hujan dan kelangkaan saat musim kemarau.
Dwikorita menekankan pentingnya pendekatan strategis yang terencana dan berbasis data ilmiah, yaitu melalui restorasi sungai dan pemanenan air hujan. Restorasi sungai, katanya, dapat memperbaiki ekosistem sungai dan meningkatkan daya tampung air, sementara pemanenan air hujan mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya air permukaan yang semakin terbatas.
“Tanpa upaya serius dan kolaboratif, masyarakat terutama di daerah rawan kekeringan akan semakin merasakan dampak perubahan iklim,” ujarnya.
BMKG, lanjutnya, memainkan peran penting dalam penyediaan data iklim dan prakiraan cuaca yang mendukung perencanaan kebijakan air. Lembaga ini juga terus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem informasi iklim, termasuk Sistem Informasi Hidrologi dan Hidroklimatologi untuk Wilayah Sungai (SIH3).
SIH3 dirancang untuk memberikan data hidrologi dan iklim secara menyeluruh guna mendukung pengambilan keputusan dalam restorasi sungai dan pemanenan air hujan, serta memberikan peringatan dini terhadap risiko kekeringan atau banjir.
Dwikorita menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim tidak bisa ditanggulangi dengan pendekatan jangka pendek. Diperlukan strategi adaptif dan cerdas dalam pengelolaan air yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
“Gerakan Restorasi Sungai dan Gerakan Pemanenan Air Hujan adalah langkah nyata yang harus segera diterapkan untuk menjaga ketersediaan air dan mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
SATUJABAR, SUKABUMI--Hujan deras dan banjir luapan sungai, mengakibaembatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, rusak. Akses…
SATUJABAR, JAKARTA - Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan…
Untuk menjaga citarasa khas Indonesia, seluruh bumbu masakan didatangkan langsung dari Tanah Air dalam bentuk…
Sebanyak 682 petugas PPIH dari Jakarta telah ditempatkan di Daerah Kerja (Daker) Madinah dan Bandara…
Temuan ini menjadi sinyal positif bagi upaya memperkuat pasokan energi dalam negeri di tengah kebutuhan…
Pada tahun ini total jemaah haji Indonesia mencapai 221.000 orang yang akan diberangkatkan secara bertahap…
This website uses cookies.