Berita

KPPI Selidiki Produk Impor Expansible Polystyrene dari Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam

BANDUNG – Komite Pengamanan  Perdagangan  Indonesia  (KPPI) pada  Senin,  (22/7) menginisiasi Penyelidikan   Perpanjangan   Tindakan    Pengamanan    Perdagangan    (BMTP   atau safeguard  measures)  terhadap  impor  barang expansible  polystyrene (EPS)  dengan  nomor  kode sistem  harmonisasi  (harmonized  system atau  HS)  8  digit  3903.11.10  berdasarkan  Buku  Tarif Kepabeanan  Indonesia  (BTKI)  tahun  2022.

Penyelidikan tersebut  dilakukan  terhadap  impor  EPS dari tiga negara imporutama Indonesia untuk produk ini, yaitu Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam.

KPPI  menginisiasi  penyelidikan  perpanjangan  BMTP  tersebut  setelah  menerima  permohonan resmi   dari   PT   Kofuku   Plastic   Indonesia   (PT   KPI)   pada   21   Juni   2024.

Ketua   KPPI   Franciska Simanjuntak  mengatakan,  KPPI  menemukan  fakta  adanya  bukti  awal  terkait  kerugian  serius  atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.

“Berdasarkan  bukti  awal  permohonan  penyelidikan  perpanjangan  yang  disampaikan  pemohon, kerugian  serius  atau  ancaman  kerugian  serius  tersebut  terlihat  dari  beberapa  indikator  kinerja industri   dalam   negeri   yang   memburuk   pada   periode   2021–2023.   Hal-hal   ini,   antara   lain, penurunan   pada   produksi,   penjualan   domestik,produktivitas,   kapasitas   terpakai,   dan   laba. Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian strukturalnya secara optimal,”ungkap Franciska.

Franciska menambahkan, PT KPI telah menginformasikan realisasi program penyesuaian struktural hingga   saat   ini yang   telah   mencapai 27,74 persen.

Realisasi   itu, menurut   PT   KPI   dalam permohonannya, terbilang kecil. Hal itu karenawaktu tiga tahun, seperti dalam pengenaan BMTP sebelumnya, tidak memberi cukup waktu bagi industri dalam negeri untuk membuat penyesuaian struktural.

“Oleh  karena  itu,  pemohon  meminta KPPI untuk  memperpanjang  pengenaan  BMTP agar  PT  KPI  dapat  menyelesaikan  program  penyesuaian  struktural  dan  bersaing  dengan  barang impor,” kata Franciska melalui rilis Kemendag.

Pada  2023,  impor  utama expansible  polystyreneterbesarberasal  dari  Taiwan  dengan  pangsa impor  sebesar  47,09  persen,  diikuti  Tiongkok  dan  Vietnam  dengan  pangsa  impor  masing-masing sebesar  37,56  persen  dan  13,36  persen.

Selain  ketiga  negara  tersebut,  pangsa  impor  negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  KPPI  mengundang  semua  pihak  yang  memiliki  kepentingan (interested  parties)  untuk  mendaftarkan  diri sebagai pihak yang berkepentingan  agar  dapat mengikuti dengar  pendapat  (hearing), selambat-lambatnya  pada  1  Agustus  2024.

Editor

Recent Posts

China Open 2026: Fajar/Fikri Juara Ganda Putra

SATUJABAR, CHANGZHOU – China Open 2026 digelar pada 21 hingga 26 Juli 2026. Turnamen papan…

3 jam ago

Senator Agita: Kepastian Status PPPK Pendidikan dan Kesehatan Menjadi Kunci Menjaga Layanan Publik

SATUJABAR, BANDUNG – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan…

4 jam ago

China Open 2026: Hasil Sementara Final Minggu 26 Juli 2026

SATUJABAR, CHANGZHOU – China Open 2026 digelar pada 21 hingga 26 Juli 2026. Turnamen papan…

5 jam ago

12 Penumpang Speedboat SB. Mister Un Berhasil Dievakuasi Selamat

12 Penumpang kapal yang merupakan warga asing berhasil diselamatkan Tim SAR Gabungan. Tim kini fokus…

16 jam ago

Buruan SAE Kota Bandung, Diplomasi Pangan Global

SATUJABAR, BANDUNG - Buruan SAE Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional.…

16 jam ago

Bandung Arts Festival #12, Kolaborasi Seni Lintas Negara

SATUJABAR, BANDUNG - Bandung kembali menghadirkan ruang apresiasi seni dan budaya melalui penyelenggaraan Bandung Arts…

16 jam ago

This website uses cookies.