Kota Bandung, dari Smart City ke Data-Driven City

SATUJABAR, BANDUNG – Kota Bandung terus beradaptasi dalam transformasi tata kelola pemerintahannya berbasis data. Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka acara NGULIK (Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Data dan Statistik) bertema “Data-Driven Governance: Lesson from Seoul Smart City Evolution”, yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis, 13 Agustus 2026.

Farhan menilai, perkembangan kota di era digital tidak lagi memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan hanya berdasarkan pengalaman, perkiraan, maupun kebiasaan.

Pemerintah dituntut mampu membaca perubahan melalui data agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan masyarakat.

“Data dalam governance pada dasarnya menempatkan data bukan sekadar sebagai produk administrasi, melainkan sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan,” ujar Farhan melalui keterangan resmi.

Menurutnya, pemanfaatan data harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar dalam setiap persoalan perkotaan. Mulai dari apa masalahnya, siapa yang terlibat dan terdampak, di mana persoalan terjadi, hingga apa penyebabnya. Dari sana, pemerintah dapat menentukan intervensi yang paling tepat.

Farhan menyebut karakteristik Kota Bandung menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan tata kelola berbasis data.

Dengan luas wilayah sekitar 170 kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mendekati 3 juta jiwa, Bandung memiliki mobilitas penduduk yang tinggi serta dinamika yang terus berkembang di bidang pelayanan publik, kesehatan, pendidikan hingga ekonomi digital.

Karena itu, Farhan menilai pengalaman Seoul dalam membangun kota cerdas penting untuk dipelajari, bukan semata-mata dari kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi dari bagaimana teknologi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Smart city pada akhirnya bukan soal seberapa banyak teknologi yang diterapkan atau berapa banyak anggaran yang digunakan untuk membeli sensor dan mengembangkan aplikasi. Yang paling penting adalah bagaimana digitalisasi ini memberikan dampak yang luas bagi masyarakat,” katanya.

Farhan menegaskan, Bandung tidak perlu meniru Seoul Korea Selatan secara utuh. Namun, konsistensi Seoul dalam membangun pemerintahan yang responsif, mengintegrasikan data antarorganisasi pemerintahan, serta melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan masyarakat dinilai layak menjadi pembelajaran.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan data sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, apabila data dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara transparan, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat tumbuh.

Sementara itu, perwakilan Seoul Metropolitan Government, Mr. Koo Hong-seok, Ambassador for International Relations mengatakan hubungan persahabatan Bandung dan Seoul telah terjalin sejak 2016. Tahun 2026 sekaligus menjadi momentum 10 tahun kemitraan kedua kota.

Menurut Koo, momentum tersebut menjadi kesempatan penting untuk saling berbagi kebijakan dan pengalaman sekaligus memperkuat fondasi kerja sama Bandung-Seoul.

Ia menjelaskan, Seoul terus memanfaatkan data dan teknologi digital untuk merespons perubahan lingkungan perkotaan yang berlangsung cepat serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

“Kami sangat berharap waktu ini dapat menjadi waktu yang berharga bagi kita semua untuk berbagi pengalaman dan pendapat satu sama lain,” ujarnya.

Koo juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kedua kota serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan seminar tersebut. Ia berharap hubungan Bandung dan Seoul terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua kota.