Kesehatan Jamaah Indonesia Dipantau Secara Real Time dengan Sistem Satu Data

Pusat Kesehatan Haji Kemenkes memastikan layanan kesehatan siap 24 jam menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

SATUJABAR, JAKARTA — Pemerintah terus memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia, khususnya menyangkut masalah kesehatan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menerapkan sistem satu data kesehatan untuk memantau kondisi jamaah haji secara real-time selama haji 2025.

“Ini guna memastikan intervensi cepat dan tepat di tengah padatnya ibadah dan cuaca ekstrem di Tanah Suci,” kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Liliek Marhaendro Susilo dalam keterangannya, di Jakarta.

Dia menyebutkan, sistem ini menghimpun rekam medis, catatan komorbid, hasil pemeriksaan, hingga intervensi medis jamaah yang terhubung antarpetugas di kloter, sektor, hingga Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

“Dengan satu data kesehatan, kami bisa memantau kondisi jamaah sejak dari embarkasi hingga di Arab Saudi. Ini bagian dari transformasi layanan haji yang lebih adaptif, responsif, dan personal,” kata Lilik.

Melalui data tersebut, petugas dapat mengidentifikasi jamaah berisiko tinggi, menentukan batas aktivitas, hingga merujuk ke fasilitas lebih lanjut jika diperlukan. Menurutnya, sistem ini juga memungkinkan edukasi kesehatan yang lebih terarah sesuai kondisi masing-masing jamaah.

Liliek memastikan, layanan kesehatan siap 24 jam menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dia juga mengimbau jamaah menjaga kebugaran dan mematuhi arahan tim kesehatan.

Dalam upaya pencegahan penyakit menular, Kemenkes telah menyiapkan 203.410 vaksin polio dan 211.751 vaksin meningitis bagi seluruh jamaah reguler.

“Satu data bukan sekadar sistem. Ini adalah ikhtiar negara untuk menjaga keselamatan setiap jemaah,” dia menuturkan.

Ramah Lansia

Di tempat terpiha, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Prof Mujiburrahman menyatakan, layanan haji 2025 memberikan kenyamanan, keamanan, dan kemaslahatan jamaah serta sangat ramah, khususnya untuk lansia dan penyandang disabilitas.

“Kami sangat mengapresiasi terobosan dan kebijakan Menteri Agama RI, Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” kata Prof Mujiburrahman di Banda Aceh.

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut tidak hanya inovatif, tetapi juga mencerminkan keberpihakan negara terhadap kenyamanan, keamanan, dan kemaslahatan jamaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas. Langkah-langkah yang ditempuh Kementerian Agama ini sebagai bentuk kepemimpinan visioner yang menempatkan jamaah sebagai pusat pelayanan.

“Kami mendukung penuh kebijakan inklusif ini. Program tanazul, murur, hingga safari wukuf adalah terobosan nyata yang sangat membantu jamaah yang lanjut usia dan disabilitas dalam melaksanakan ibadah secara lebih manusiawi dan bermartabat,” kata Mujiburrahman.

Rektor juga menilai, upaya pemerintah untuk menurunkan biaya haji tanpa menurunkan standar pelayanan sebagai langkah strategis yang tepat. Menurut dia, evaluasi terhadap masa tinggal di Tanah Suci, peningkatan kualitas akomodasi, serta efisiensi dana operasional menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan haji yang transparan dan bertanggung jawab. (yul)