Kementerian ESDM Pangkas Ratusan Perizinan untuk Akselerasi Eksplorasi Migas

BANDUNG – Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan produksi minyak nasional untuk mengurangi ketergantungan impor dan mencapai kedaulatan energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memangkas izin eksplorasi migas dari 320 menjadi hanya 140 izin, sebagai langkah untuk menarik lebih banyak investor dan mempercepat proses eksplorasi.

“Setelah ada penambahan produksi di Banyu Urip pada 2008 yang mencapai 800-900 ribu barel per hari, produksi minyak kita terus menurun hingga saat ini hanya 600 ribu barel per hari. Sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, kita terpaksa mengimpor antara 900 ribu hingga 1 juta barel per hari,” jelas Bahlil di acara Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) National Conference & Awarding Night di Jakarta pada Senin (14/10).

Bahlil menegaskan bahwa situasi ini sangat kontras dengan masa lalu, ketika Indonesia menjadi negara pengekspor minyak. “Jika kita tidak mampu mengatasi lifting, maka jangan pernah bermimpi mencapai kedaulatan energi,” tegasnya.

Optimalisasi

Pemerintah juga berencana untuk mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada, termasuk sekitar 16.990 sumur idle, di mana sekitar 5.000 di antaranya dapat diaktifkan kembali untuk meningkatkan produksi. “Masalah ini harus diselesaikan dengan mengoptimalkan sumur-sumur yang ada maupun yang idle. Jika tidak, produksi kita bisa turun 7-15% per tahun,” tambah Bahlil.

Saat ini, terdapat sekitar 44.900 sumur migas, namun hanya 16.990 yang aktif. “Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 sumur bisa di-reaktivasi untuk mendorong peningkatan produksi minyak Indonesia,” terangnya.

Bahlil juga menyebutkan bahwa teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) akan digunakan oleh PT Pertamina dan Exxon Mobil Oil Cepu, yang merupakan produsen terbesar di Indonesia, untuk meningkatkan hasil produksi.

Terakhir, wilayah Indonesia Timur menjadi fokus pemerintah dalam mencari cadangan migas baru. “Kita harus melakukan eksplorasi, terutama di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Kami akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi eksplorasi, sehingga dari 320 izin saat ini tinggal 140 izin, dan kami akan terus memperpendek waktu agar investor dapat masuk dengan lebih mudah,” pungkas Bahlil.