Kemenperin Dorong Standardisasi untuk Perkuat Daya Saing Industri Batik Nasional

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penerapan standardisasi di industri batik sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, menjaga keaslian produk, dan memperluas akses pasar, baik domestik maupun internasional.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menyampaikan bahwa batik sebagai warisan budaya bangsa kini semakin digemari lintas generasi dan telah menembus pasar global. Namun, di tengah tingginya permintaan, muncul tantangan baru terkait kualitas dan keaslian produk.

“Kain batik yang sarat makna dan sejarah kini semakin dikenal luas. Tapi di balik popularitas itu, muncul tantangan dari produk tiruan yang membuat konsumen kesulitan membedakan batik asli dan palsu. Karena itu, standardisasi menjadi krusial,” ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (20/7/2025).

Reni menjelaskan bahwa Kemenperin telah mengadopsi pendekatan standardisasi melalui penerapan berbagai sertifikasi seperti SNI Batik, SKKNI, Batikmark, Sertifikasi Halal, hingga Sertifikasi Industri Hijau. Setiap standar ini memiliki fungsi spesifik, mulai dari menjamin kualitas produk, kompetensi perajin, hingga keberlanjutan proses produksi.

“Standardisasi ini bukan hanya soal teknis produksi, tapi juga menyentuh aspek branding. Batik yang tersertifikasi memiliki peluang lebih besar menjadi pilihan utama konsumen, terutama yang peduli pada isu keaslian dan keberlanjutan,” tambah Reni.

Sebagai langkah konkret, Ditjen IKMA menggandeng Yayasan Batik Indonesia (YBI) menggelar Webinar ‘Standardisasi pada Industri Batik’ secara daring pada 7 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Gelar Batik Nusantara (GBN) dan peringatan Hari Batik Nasional (HBN) 2025.

Webinar tersebut menghadirkan para narasumber dari kalangan regulator dan praktisi, antara lain dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik, serta pelaku usaha Akasia Batik Yogyakarta.

Puncak acara GBN dan HBN 2025 akan digelar dalam bentuk Pameran Gelar Batik Nusantara pada 30 Juli–3 Agustus 2025 di Pasaraya Blok M, Jakarta. Pameran ini menampilkan produk-produk batik unggulan dari berbagai daerah, sekaligus menjadi ajang edukasi penting tentang manfaat standardisasi dalam menjaga mutu dan keberlanjutan industri batik.

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin, Budi Setiawan, berharap kegiatan ini dapat membangun kesadaran kolektif para pelaku industri dan masyarakat tentang pentingnya standar mutu.

“Webinar ini jadi ruang sinergi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebab, keberlanjutan industri batik sangat ditentukan oleh kesadaran bersama terhadap pentingnya penerapan standar,” tegasnya.

Senada, Rini Handayani, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), yang juga Anggota Presidium Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Kemenperin dan YBI.

“Industri batik adalah ruang penghidupan jutaan perempuan di seluruh pelosok negeri. Mulai dari perajin, pelaku usaha, ibu rumah tangga hingga kepala keluarga perempuan, semua menggantungkan hidup dari batik. Maka, penguatan kapasitas dan kualitas mereka sangat penting,” ujar Rini.

Kemenperin berharap melalui penguatan standardisasi dan kolaborasi lintas sektor, batik Indonesia tidak hanya terjaga warisannya, tetapi juga makin kompetitif dan berkelanjutan di pasar global.