Inflasi Daerah Harus Dikendalikan

BANDUNG: Inflasi daerah harus terus dikendalikan untuk menjaga kinerja ekonomi daerah agar senantiasa mampu bertahan meski didera berbagai tantangan.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah bekerjasama mengendalikan inflasi di daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada bulan Agustus 2022 sebesar 4,69 persen (year on year/yoy), atau turun dibandingkan bulan sebelumnya di posisi 4,94 persen (yoy).

Bahkan, BPS menyebut terjadi deflasi sebesar 0,21 persen pada bulan Agustus 2022. Fenomena ini juga dialami 79 dari 90 kota di Indonesia.

“Memang inflasi secara nasional ada sedikit penurunan. Tapi, kita tetap harus waspada untuk menjaga stabilitas inflasi. Terlebih, dengan tren kenaikan harga pangan dan energi secara global, yang tentu berdampak pada lonjakan inflasi. Karenanya, kita juga harus fokus untuk mengerem kenaikan inflasi yang terjadi di beberapa daerah seperti Jambi, yang telah melebihi tingkat inflasi nasional,” ungkap Puteri saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022).

BPS mencatat Jambi mengalami deflasi sebesar 1,19 persen pada bulan Agustus 2022.

Akan tetapi, tingkat inflasi di Jambi secara tahunan masih jauh lebih tinggi dibandingkan nasional, yaitu di angka 7,70 persen (yoy).

Bahkan, pada Juli lalu, inflasi di Jambi sempat mencapai 8,55 persen (yoy), atau tertinggi di Indonesia.

“Juli kemarin, inflasi di Jambi ini lebih dipengaruhi oleh komoditas cabai merah, bawang merah, hingga daging. Tapi, Agustus ini ternyata komoditas tersebut justru sudah mengalami penurunan harga. Ini tentu tidak terlepas dari kerja keras Pemprov Jambi untuk menekan kenaikan harga komoditas ini. Kini, yang masih menjadi persoalan itu berasal dari komoditas beras, bahan bakar rumah tangga, tiket pesawat, emas, listrik, mie instan,” terang politisi Partai Golkar ini.

Untuk itu, Puteri mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan, terutama komoditas beras yang selama ini masih bergantung dari luar Jambi.

KUNJUNGAN KE JAMBI

Namun, distribusi pangan di Provinsi Jambi terkendala akibat kemacetan dari angkutan batu bara dan kelapa sawit.

“Kita harap pembangunan jalan tol di Jambi bisa segera selesai untuk mempercepat distribusi logistik. Apalagi, setiap tahun kita juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN Karya untuk penugasan jalan tol. Yang harapannya bisa mempercepat lalu lintas logistik di wilayah Sumatera,” ujar Puteri.

Kemudian, juga meminta pemerintah untuk mengkaji pengembangan food estate sebagai solusi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan pangan di Provinsi Jambi.

“Sebelumnya, di Provinsi Jambi sudah ada wacana untuk pengembangan food estate. Namun sudah sejauh mana capaiannya, tentu kami ingin mengetahui dari pemerintah. Seperti apa komitmen untuk mewujudkan pengembangan food estate di Provinsi Jambi,” urai Puteri.

Selain itu, legislator dapil Jabar VII ini juga mengingatkan, kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indoneia (BI) untuk terus bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengendalikan inflasi di wilayah Jambi.

Seperti melalui perluasan kerja sama antar daerah, pelaksanaan operasi pasar, penggunaan belanja tidak terduga dalam APBD untuk pengendalian inflasi, dan optimalisasi Dana Alokasi.