Indonesia Butuh 200 Peneliti Nuklir, Termasuk Wujudkan PLTN Indonesia Pertama Tahun 2032

SATUJABAR, JAKARTA – Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama yang ditargetkan beroperasi pada 2032.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan kebutuhan peneliti baru di bidang nuklir guna mendukung pengembangan energi nuklir nasional. Termasuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama yang ditargetkan beroperasi pada 2032. Total kebutuhannya mencapai sekitar 200 peneliti.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Edy Giri Rachman Putra, mengatakan kebutuhan tersebut muncul seiring meningkatnya kebutuhan talenta riset dan teknologi untuk memperkuat ekosistem ketenaganukliran di Indonesia.

“Kami memproyeksikan kebutuhan hampir 200 peneliti baru di bidang kenukliran untuk mendukung pengembangan riset dan teknologi ke depan,” kata Edy dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Akselerasi Kesiapan SDM dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama, di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (10/3) seperti dikabarkan Humas BRIN.

Menurut dia, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menyiapkan Indonesia memasuki era energi nuklir, terutama untuk mendukung tahapan riset, pengembangan teknologi, hingga operasional pembangkit di masa depan.

Namun demikian, Edy mengakui upaya memenuhi kebutuhan SDM nuklir bukan hal mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya minat talenta muda untuk berkarier di bidang riset nuklir. Ia menyebut bahkan lulusan pendidikan di bidang nuklir pun tidak semuanya memilih untuk melanjutkan karier sebagai peneliti di sektor tersebut.

“Tantangannya memang tidak mudah mencari orang yang mau berkarier sebagai peneliti nuklir. Bahkan lulusan dari pendidikan nuklir sendiri belum tentu semuanya masuk ke bidang ini,” ujarnya.

 

Keterbatasan Talenta

Selain keterbatasan jumlah talenta, BRIN juga menilai perlu memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri nuklir. Menurut Edy, sektor ini tidak hanya membutuhkan lulusan dengan ijazah akademik, tetapi juga kompetensi teknis yang terstandar dan diakui industri.

Karena itu, BRIN mendorong penyusunan standar kompetensi kerja nasional di bidang nuklir agar kompetensi yang dihasilkan dari dunia pendidikan dapat sesuai dengan kebutuhan industri.

“Industri nuklir tidak hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga sertifikasi kompetensi. Standar kompetensi kerja menjadi penting agar lulusan pendidikan dapat terserap di dunia industri,” katanya.

Dalam upaya memperkuat pengembangan talenta nuklir, BRIN menyiapkan berbagai program penguatan kapasitas SDM, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan profesional.

Salah satunya melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan skema beasiswa khusus bagi pengembangan talenta di bidang ketenaganukliran.

Selain itu, BRIN juga merencanakan penyelenggaraan berbagai program pelatihan, termasuk Nuclear Energy Management School, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas manajemen proyek energi nuklir di Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari peneliti, perguruan tinggi, hingga industri, sehingga pengembangan SDM nuklir dapat dilakukan secara lebih kolaboratif.

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Aba Subagja, mengatakan penguatan SDM iptek, termasuk di bidang nuklir, perlu didukung melalui penataan sistem kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) secara lebih terarah.

Ia menjelaskan saat ini jumlah ASN di Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta orang, dengan komposisi terbesar berada pada jabatan fungsional. Sementara itu, jabatan struktural hanya sekitar lima persen dari total ASN.

“Artinya peluang karier ASN sebenarnya lebih terbuka luas di jabatan fungsional, termasuk jabatan fungsional di bidang iptek seperti peneliti dan perekayasa,” ujarnya.

Menurut Aba, jabatan fungsional memiliki peran penting sebagai fondasi utama dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi di lembaga pemerintah. Di BRIN, misalnya, pengembangan riset dan inovasi sangat bergantung pada keberadaan peneliti dan perekayasa yang menjadi tulang punggung organisasi.

Ia menambahkan saat ini juga tengah dilakukan penataan kebutuhan SDM ASN, termasuk melalui penyusunan postur ASN di BRIN untuk melihat komposisi kebutuhan pegawai secara lebih proporsional. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan tenaga ahli pada bidang tertentu, termasuk tenaga nuklir, dapat direncanakan secara lebih sistematis dalam jangka menengah.

“Postur ini nanti akan menentukan berapa kebutuhan SDM, misalnya tenaga nuklir. Kalau kebutuhannya seribu, maka akan dikunci dalam grand design pemenuhan SDM selama lima tahun,” ujarnya.

Selain melalui rekrutmen baru, pengisian kebutuhan SDM juga dapat dilakukan melalui skema mobilitas talenta ASN, yakni dengan memanfaatkan pegawai yang memiliki kompetensi relevan untuk berpindah ke bidang atau jabatan yang dibutuhkan.

Ia menggarisbawahi, penguatan manajemen talenta menjadi kunci agar SDM iptek di lembaga pemerintah dapat berkembang sekaligus bertahan dalam jangka panjang. “Talenta-talenta di bidang iptek perlu dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, hingga manajemen kariernya,” tandasnya.