Indeks Transformasi Digital Jabar Capai 60,26 Poin

BANDUNG – Indeks Transformasi Digital Nasional Jabar pada 2022 mencapai 60,26 poin. Naik dari sebelumnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah indeks TDN Jawa Barat pada 2022 itu masuk dalam klasifikasi ‘Baik’.

Sejak 2018 hingga 2022, Indeks TDN Jawa Barat terus menunjukkan peningkatan. Pada 2018, skor TDN Jawa Barat tercatat 56,31 poin, kemudian meningkat menjadi 57,37 poin pada 2019, 59,09 poin pada 2020, dan 59,99 poin pada 2021. Pada 2022, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang mencatatkan TDN lebih dari 60 poin, sementara rata-rata nasional hanya 49,20 poin.

Ika Mardiah menjelaskan bahwa Indeks TDN Provinsi Jawa Barat berkaitan erat dengan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), yang keduanya menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Penilaian Indeks TDN meliputi berbagai aspek, antara lain infrastruktur teknologi, inovasi teknologi, literasi digital, keamanan siber, E-Government, pemberdayaan ekonomi digital, inklusi digital, dan pengukuran kinerja secara digital.

“Pilar pemerintahan di Jawa Barat menunjukkan hasil yang paling baik. Namun, pilar lainnya seperti infrastruktur digital dan penerapan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari juga mengalami kemajuan,” ungkap Ika melalui keterangan resmi.

Dalam buku saku berjudul “Indeks Transformasi Digital” yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) pada Desember 2024, menunjukkan bahwa kondisi dan kemajuan transformasi digital di Jawa Barat terus membaik. Provinsi ini telah menunjukkan adanya ketersediaan infrastruktur digital yang baik, serta adopsi teknologi digital yang mulai diterapkan di berbagai sektor, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Tren positif terlihat terutama pada pilar pemerintahan, dengan indikator online services index dan e-participation index yang telah mencapai skor yang baik. Namun, dari sisi masyarakat, terdapat sedikit penurunan pada beberapa indikator antara 2021 dan 2022, termasuk rasio guru dan siswa di pendidikan dasar serta kemudahan menemukan pekerja dengan keterampilan yang memadai.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya dilihat dari kecepatan adopsi teknologi, tetapi juga dari sejauh mana dampak konkret dan inklusivitasnya terhadap ekonomi lokal. Kemenkomdigi berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan transformasi digital dengan kebijakan berbasis data, seperti yang tercermin dalam Indeks TDN.

Meutya berharap, Indeks TDN dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan strategi menuju transformasi digital yang lebih terukur dan berdampak. “Semoga Indeks Transformasi Digital Nasional dapat menjadi landasan yang kokoh bagi semua pihak untuk mewujudkan ekosistem digital yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, demi kemandirian dan kedaulatan digital Indonesia,” tutupnya.