Haedar Nashir: Mensejahterakan Bangsa Adalah Amanat Konstitusi, Bukan Sekadar Kata-kata

BANDUNG – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa upaya memajukan kesejahteraan bangsa merupakan kewajiban konstitusional bagi seluruh penyelenggara negara.

Dilansir Muhammadiyah.or.id, dalam pidato utamanya pada Milad ke-113 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Bandung pada Selasa (18/11), Haedar Nashir menyoroti bahwa kesejahteraan bukanlah sekadar kata-kata normatif, melainkan amanat UUD 1945 yang harus diwujudkan dalam dunia nyata.

Haedar Nashir menjelaskan bahwa pemilihan tema Milad, “Memajukan Kesejahteraan Bangsa,” adalah bentuk implementasi nyata dari perintah konstitusi, yakni memajukan kesejahteraan umum. Menurutnya, perintah ini memiliki kekuatan yang sangat kuat dan otoritatif.

“Dalam pikiran kami bahwa ikhtiar untuk membangun kesejahteraan bangsa sebagai implementasi dari perintah konstitusi, yakni memajukan kesejahteraan umum… bahwa perintah konstitusi itu bukan normatif yang sebenarnya punya kekuatan otoritatif yang kuat.”

Ia menekankan bahwa kata-kata dalam Pembukaan dan butir-butir UUD 1945 adalah pantulan dari jiwa, cita-cita, dan hasil perjuangan para pendiri bangsa, yang kemudian menjadi dasar negara. Oleh karena itu, kata-kata tersebut tidak boleh dibiarkan lepas sekadar kata tanpa kekuatan yang mengikat.

Kewajiban Konstitusional di Semua Tingkat

Haedar Nashir menegaskan bahwa amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan harus menjadi kewajiban konstitusional bagi seluruh penyelenggara negara. Kewajiban ini berlaku mulai dari pusat hingga ke daerah (provinsi, kota, dan kabupaten).

Pewujudannya harus dilakukan dalam dunia nyata dan kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya dalam retorika, termasuk retorika di media sosial yang mudah diucapkan. Menurutnya, perbuatan nyata jauh lebih sahih dan kokoh ketimbang kata-kata.

Haedar menjelaskan bahwa kesejahteraan memiliki dua dimensi yang harus dicapai secara seimbang:

Pertama, dimensi materi (lahiriah), yaitu Dimensi ini merujuk pada kecukupan materi dan kemakmuran, yang kerap diidentikkan dengan kelimpahan ekonomi.

Kedua, dimensi non-materi, yaitu dimensi ini mencakup aspek-aspek sosial dan spiritual, seperti makna hidup, karakter diri, relasi sosial, dan keamanan sosial.

Meskipun merujuk pada kajian global yang menempatkan Indonesia pada peringkat tinggi dalam indeks kebahagiaan (yang parameternya didominasi dimensi non-materi), Haedar Nashir menegaskan bahwa hal itu tidak cukup. Ia menegaskan bahwa aspek ekonomi juga tetap penting.

Karenanya, Haedar Nashir mendesak agar dilakukan akselerasi usaha-usaha untuk memajukan bangsa, khususnya di bidang ekonomi, guna mengatasi ketidakseimbangan sosial yang masih nyata di hadapan bangsa.

Ia menyambut baik political will dari pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memiliki azam kuat untuk ekonomi yang berbasis pada kerakyatan. Program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih harus dikawal serius, diiringi akselerasi UMKM, dan penguatan kedaulatan pangan.

Haedar Nashir menutup dengan optimisme bahwa jika pemerintah dan seluruh kekuatan rakyat bekerja maksimal, maka kesejahteraan bangsa akan segera hadir.