Berita

Ema Sumarna Raih Gelar Doktor

BANDUNG: Ema Sumarna, Sekretaris Daerah Kota Bandung, meraih gelar doktor administrasi publik dari Universitas Padjadjaran dengan predikat sangat memuaskan.

Gelar tersebut diraih Ema Sumarna setelah mempertahankan disertasi “Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung dalam Perspektif New Public Service”.

Sidang promosi berlangsung di Ruang Sidang Program Pascasarjana Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Jalan Bukit Dago Utara Kota Bandung, Jumat, 12 Agustus 2022.

Sidang dimulai dari pukul 16.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.

Sidang dipimpin langsung oleh Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata dan Sekretaris sidang oleh Dr. Drs. H. Heru Nurasa.

Adapun promotor sekaligus oponen diantaranya Heru Nurasa, Mudiyati Rahmatunnisa, Rina Hermawati, dan Prof. Arry Bainus selaku guru besar Unpad.

Ketika mempertahankan disertasinya, Ema menjelaskan, hal penting yang harus diperhatikan dalam tata kelola PKL di Kota Bandung.

Yaitu dengan membangun aspek saling percaya antara pemerintah dan PKL, serta stakeholder lainnya.

Oleh sebab itu, tata kelola PKL di Kota Bandung dari perspektif new public service memperlihatkan jika aspek saling percaya belum terbangun secara optimal.

Sehingga, katanya, berdampak kepada proses demokrasi dan kolaborasi.

SALING PERCAYA

Ema menyampaikan, penanganan PKL di Kota Bandung perlu diselesaikan dengan pendekatan indikator dari kolaborasi, demokrasi, dan saling percaya.

Perubahan-perubahan di dalam regulasi yang telah dilakukan Satgasus PKL sebagai upaya penanganan PKL itu sebenarnya sudah dibuktikan secara substansi terjadi pergeseran positif.

Dari yang asalnya pola penertiban sekarang jadi pola penataan dan pembinaan.

Sedangkan pada pola perilaku dalam penanganan PKL jauh lebih baik. Dari yang tadinya bermetodekan kekuasaan dan tindakan represif, sekarang lebih ke arah persuasif dan humanis.

Penataan yang telah dilakukan dengan cara humanis seperti di di Cicadas, Cikapundung dan Malabar.

Selain itu, pada pola public participatory, Satgasus sudah memberikan ruang yang demikian luas. Namun, masalahnya ada pada konsistensi terhadap target.

Contohnya, pola penanganan PKL belum diatur dengan pendekatan tematik tetapi masih bersifat bercampur.

Lalu, ada pula pelanggaran seperti masih banyaknya PKL yang berjualan di zona merah. Secara regulasi ini dimaknai sebagai pelanggaran.

Melalui teori new public service menyaratkan perubahan yang menyeluruh dalam tata kelola dan tidak bisa dilakukan dalam satu aspek saja.

Dalam sidang doktoral ini, hadir pula Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dan beberapa kepala OPD di Kota Bandung.

Selain itu, jadwal wisuda terdekat yang bisa diikuti Ema yakni November 2022.

Editor

Recent Posts

Pemkot Bandung Hadirkan Infrastrurkur Ramah Pesepeda hingga Disabilitas

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mendorong terciptanya lingkungan jalan yang aman dan nyaman…

32 menit ago

Karhutla Kalimantan, Peluang Hujan Turun 4-8 September 2026

PONTIANAK - Pemerintah memaksimalkan potensi awan hujan pada 4-8 September 2026 untuk mendukung operasi modifikasi…

39 menit ago

Orangutan Terdampak Karhutla, Kemenhut Perkuat Call Center

PALANGKA RAYA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat jalur pelaporan penyelamatan satwa liar untuk mengantisipasi dampak…

41 menit ago

Presiden Prabowo Perintahkan Penertiban Kawasan Hutan Dilakukan Tegas, Transparan, dan Akuntabel

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menerima Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin…

45 menit ago

Inovasi ParagonCorp, Kembangkan Produk dari Consumer Insight

Memahami kebutuhan, pengalaman, dan perubahan perilaku konsumen menjadi salah satu sumber insight bagi ParagonCorp dalam…

57 menit ago

ASTI Kukuhkan Kepengurusan 2026–2030, Perkuat Profesionalisme Terapis Spa Indonesia

JAKARTA - Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) mengukuhkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASTI periode…

1 jam ago

This website uses cookies.