Dirut Bank Sumedang: Estimasi PAD 2025 Sebesar Rp 10,3 Miliar, Naik 53,73 Persen

SATUJABAR, SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai mematangkan arah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor keuangan. Hal itu tercermin dalam Rapat Persiapan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPR Bank Sumedang Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir didampingi Sekda Tuti Ruswati di Ruang Rapat Bupati, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) Lantai 2, Senin (15/12/2025).

Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk mengulas tantangan perbankan daerah di tengah laju transformasi digital sektor keuangan sekaligus memastikan Bank Sumedang tetap berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Direktur Utama PT BPR Bank Sumedang Yanti Krisyana Dewi mengungkapkan, RKA 2026 disusun dengan fokus pada penyempurnaan pengembangan kelembagaan, penguatan adaptasi teknologi, serta peningkatan integritas pegawai sebagai fondasi kepercayaan publik.

Menurut Yanti, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah kesenjangan antara tingkat literasi dan penggunaan layanan keuangan. Saat ini, tingkat literasi masyarakat baru mencapai sekitar 66 persen, sementara tingkat penggunaan layanan keuangan sudah menyentuh 92 persen. “Artinya, banyak masyarakat yang sudah menggunakan layanan perbankan, namun belum sepenuhnya memahami produk dan risikonya. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk memperkuat edukasi keuangan,” ujarnya dikutip laman Pemkab Sumedang.

Bank Sumedang mencatat tren simpanan yang lebih didominasi tabungan dibandingkan deposito. Pada tahun 2026, manajemen telah menyiapkan skema untuk meningkatkan kualitas tabungan, menekan porsi deposito, serta memperluas kerja sama simpanan antarbank dan penyaluran kredit.

Kontribusi Bank Sumedang terhadap PAD juga menunjukkan peningkatan signifikan. Estimasi PAD tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp10,3 miliar, naik dari Rp6,7 miliar pada tahun 2024. Sementara kebijakan hapus buku, ditegaskan Yanti, bersifat administratif dan tidak menghilangkan kewajiban debitur, melainkan hanya pemindahan pencatatan.

Sementara itu, Bupati Dony Ahmad Munir menegaskan agar Bank Sumedang memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi lokal, bukan semata lembaga keuangan pencetak laba. “Bank Sumedang harus hadir memberdayakan nasabah, termasuk dengan membangun kerja sama dengan pelaku usaha di Sumedang, agar perputaran ekonomi daerah semakin kuat,” kata Bupati Dony.

Ia juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan benchmarking BPR se-Indonesia yang dilakukan secara berkala dan diikuti oleh pegawai Bank Sumedang. Dalam menghadapi era digital, Bupati juga menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan layanan mobile banking pospay sebagai bagian dari transformasi perbankan daerah yang lebih modern, efisien, dan mudah diakses masyarakat.

Dari sisi anggaran, Bupati Dony memberikan penekanan khusus pada prinsip kehati-hatian dan efisiensi. Penggunaan anggaran tahun 2026 diminta lebih kecil dibandingkan tahun 2025, tanpa mengurangi kualitas layanan maupun kinerja Bank Sumedang.