Dedi Mulyadi: “SPMB 2025 di Jabar Tidak Ada Titip-Menitip, Kepala Sekolah Bersekongkol Saya Copot!”

SATUJABAR, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memperingatkan, tidak ada titip-menitip siswa dalam proses seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 Sekolah Tingkat Menengah Atas (SMA) di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengancam, akan mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) yang tidak berani menolak titipan, atau bersekongkol melakukan praktik kecurangan.

Tahap pertama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Jawa Barat, diibuka, pada Selasa (10/06/2025). Proses seleksi penerimaan Sekolah Tingkat Menengah Atas (SMA) menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, karena di bawah tanggungjawab dan pengawasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Menurut Dedi Mulyadi, dalam setiap momen penerimaan siswa, kerap diwarnai praktik kecurangan berupa siswa titipan. Dedi Mulyadi memperingatkan, dalam proses seleksi SPMB 2025 sekarang ini, tidak ada lagi titip-menitip siswa dari pihak manapun.

“Biasanya dengan sistem sekarang, suka banyak titipan, titipan Gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan Dewan. Pokoknya saya tegaskan, tidak ada titipan-titipan,” ujar Dedi Mulyadi, dalam keterangannya, Senin (09/06/2025).

Sebagai upaya mencegah terjadinya praktik kecurangan, Dedi Mulyadi telah menginstruksikan para kepala sekolah agar berani menolak pihak yang berusaha menitipkan siswa. Jika ditemukan, kepala sekolah tidak berani menolak titipan, atau justru bersekongkol melakukan praktik kecurangan, sanksinya dicopot.

“Kepala sekolah yang takut, tidak berani menolak titipan siswa tidak berhak, maka akan saya beri sanksi. Sanksinya pencopotan dari jabatannya sebagai kepala sekolah,” tegas Dedi Mulyadi.

Integritas Lemah
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat, Purwanto, mengatakan, persoalan kerap muncul dalam penerimaan siswa baru bukan terletak pada sistem yang telah dirancang. Tapi, lemahnya integritas dari berbagai pihak, sehingga praktik kecurangan kerap terjadi.

“SPMB sudah punya aturan baku, tapi masalah praktik kecurangan sering muncul bukan karena sistem. Tapi, soal integritas yang lemah, baik pihak penyelenggara SPMB, maupun masyarakat sendiri,” ujar Purwanto.

Purwanto menegaskan, Disdik Jawa Barat tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas, dengan menganulir penerimaan siswa hasil praktik kecurangan dalam proses SPMB. Pihak penyelenggara dan masyarakat diingatkan untuk patuh mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam proses seleksi SPMB 2025.

“Kita akan melakukan pelacakan, jika ditemukan ada tidak kesesuaian saat verifikasi, langsung dianulir. Maka, jangan coba-coba bermain, karena akan terlihat dalam sistem. Jelas sanksi dari Pak Gubernur, dalam peraturannya, kepala sekolah main-main dalam SPMB, akan diberi tindakan tegas,” ungkap Purwanto.(chd).