Upacara di IKN.(FOTO: Setkab)
Pemindahan ASN ke IKN bukan prioritas utama.
SATUJABAR, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merespon pemblokiran dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). KemenPAN-RB mengungkapkan bagaimana dampaknya bagi pemindahan ASN ke IKN.
Kepala Departemen Data, Komunikasi, dan Kemasyarakatan KemenPAN-RB Mohammad Averrouce mengatakan, pemindahan ASN ke IKN bukan prioritas utama. KemenPAN-RB masih menghimpun data ASN pasca-berubahnya nomenklatur menjadi 44 Kementerian.
“Saat ini Kementerian PANRB dan instansi masih mengkonsolidasikan data-data ASN di kementerian/lembaga (K/L) terutama untuk kementerian yang baru,” kata Averrouce.
Dia menjelaskan, ada penyesuaian dalam rencana pemindahan ASN ke IKN akibat penataan organisasi dan tata kerja di Kabinet Merah Putih. Averrouce mencontohkan, ASN yang semula akan dipindahkan ke IKN malah pindah ke kementerian/lembaga lain. Hal ini membuat KemenPAN-RB belum bisa memindahkan ASN ke IKN.
“Penataan organisasi ini berpengaruh pada tugas dan fungsi organisasi, pengisian pejabat, ASN yang sebelumnya ditunjuk ternyata pindah organisasi, dll. Saat ini masing-masing K/L dalam proses konsolidasi internal,” ujar Averrouce.
Selain itu, KemenPAN-RB menyerahkan urusan pembangunan tempat tinggal ASN di IKN ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otoritaria IKN (OIKN). “Berkenan terkait dengan kesiapan, pembangunan infrastruktur, tower dan ruang kantor serta sarana dan prasarananya bisa dikonfirmasi ke OIKN dan Kementerian PU,” ujar Averrouce.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo buka suara terkait progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dia mengaku, tidak bisa mengungkap kemajuan terkini ibu kota baru Indonesia itu lantaran anggaran Kementerian PU sedang diblokir oleh Kemenkeu. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri,” ujarnya. (yul)
SATUJABAR, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI)…
SATUJABAR, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang…
SATUJABAR, JAKARTA - Pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis…
SATUJABAR, JAKARTA - Diabetes masih menjadi tantangan kesehatan global, termasuk di Indonesia. Hampir setengah miliar…
SATUJABAR, CIBINONG - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengapresiasi atas semangat luar biasa yang ditunjukkan anak-anak…
SATUJABAR, SUMEDANG - Kabupaten Sumedang menempati peringkat pertama di Provinsi Jawa Barat dan peringkat kelima…
This website uses cookies.