Bupati dan Menteri LH Soroti Perubahan Lanskap, Diduga Sebab Bencana di Kabupaten Bogor

BANDUNG – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan keprihatinan atas perubahan lanskap yang signifikan di Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan Tasman Ujung. Perubahan tata ruang yang tidak sesuai peruntukan ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor pada 2 Maret lalu.

Bupati Rudy Susmanto menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera mengambil langkah korektif guna menanggulangi dampak perubahan lanskap tersebut. “Kami akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mencari solusi terbaik. Program penghijauan akan segera kami dorong, serta penertiban terhadap bangunan yang berdiri di kawasan terlarang akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Keselamatan masyarakat adalah prioritas kami,” ujar Bupati Rudy Susmanto dilansir situs Pemkab Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat dan aparat penegak hukum bertekad mengembalikan kawasan tersebut ke fungsi awalnya sebagai daerah resapan air. Diharapkan, upaya konkret ini dapat mencegah terjadinya bencana akibat alih fungsi lahan secara masif di masa mendatang.

 

Alih Fungsi Lahan yang Meresahkan

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa sejak tahun 2010, kawasan seluas 15.000 hektar tersebut memiliki fungsi utama sebagai hutan lindung, taman nasional, dan kawasan resapan air. Namun, pada tahun 2022, terjadi alih fungsi lahan yang masif, dengan sekitar 8.000 hektar berubah menjadi kawasan pertanian. Selain itu, permukiman yang awalnya hanya mencakup 500 hektar kini meluas menjadi 1.500 hektar. Bahkan, beberapa badan sungai digunakan untuk pembangunan resort dan tempat wisata yang seharusnya dilindungi.

“Kami melihat adanya perubahan tata ruang yang sangat mengkhawatirkan. Kawasan resapan air seharusnya tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Jika dibiarkan, maka bencana serupa akan terus terjadi,” ujar Hanif Faisol Nurofiq.

Dalam waktu dekat, Hanif mengungkapkan, pemerintah akan memasang plang “Dalam Pengawasan” di beberapa area terdampak dan melakukan penyegelan di 33 titik lainnya yang melanggar peraturan. Kajian ilmiah akan terus dilakukan untuk menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan pembongkaran bangunan yang tidak memiliki izin.

 

Gubernur Jabar Tegaskan Tindakan Tegas

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, juga menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya pelanggaran lingkungan di kawasan hutan di wilayahnya. Ia menyebutkan, banyak pelanggaran yang melibatkan penggunaan lahan yang melebihi batas yang telah ditetapkan serta kesalahan dalam penentuan ketinggian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebagian besar pelanggaran ini disebabkan oleh penggunaan lahan yang melebihi ketentuan dan kesalahan dalam pengaturan ketinggian. Ini sangat merugikan lingkungan kita,” ujar Dedy Mulyadi.

Sebagai langkah tegas, Gubernur Dedy Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan segera melakukan pembongkaran terhadap semua pembangunan yang melanggar aturan. “Mulai hari ini, kawasan yang terlanjur dibangun tidak sesuai dengan aturan akan dibongkar. Kita akan kembalikan kawasan ini menjadi kebun teh yang hijau dan bermanfaat untuk masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa kawasan hutan serta lahan pertanian tetap dimanfaatkan secara berkelanjutan. Gubernur Dedy Mulyadi juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut di masa depan.