BPK RI Apresiasi Pembangunan Pelabuhan Patimban, Kemenhub Siap Tindaklanjuti Rekomendasi

BANDUNG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan apresiasi terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di lokasi pelabuhan.

Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan bahwa Pelabuhan Patimban merupakan contoh nyata bagaimana proyek besar dapat dilaksanakan dengan anggaran yang signifikan namun tetap mematuhi kaidah akuntansi dan fungsional. “Pembangunan Pelabuhan Patimban menunjukkan pengelolaan anggaran yang besar dan kompleks dengan menerapkan prinsip good governance,” ujarnya dikutip dari situs Kementerian Perhubungan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan bahwa pekerjaan fisik Fase I-1 Pelabuhan Patimban telah selesai dan beroperasi. Saat ini, proyek tersebut memasuki Fase I-2 yang mencakup pembangunan car terminal, container terminal 2, serta jasa konsultan dan supervisi, yang diperkirakan berlangsung hingga 2025.

“Fase I-2 meliputi pembangunan terminal kendaraan dan kontainer, sementara Fase I-1 yang mencakup konstruksi terminal breakwater, seawall, pengerukan alur pelayaran, dan jembatan penghubung sudah selesai dan berfungsi,” jelas Menhub.

Selain melakukan entry meeting, Menteri Perhubungan dan tim auditor BPK juga meninjau area-terminal kendaraan pelabuhan internasional. Di sana, mereka menyaksikan aktivitas bongkar muat kapal ro-ro Dream Angle yang akan mengirim kendaraan ke berbagai negara termasuk Brunei Darussalam, Filipina, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, dan kembali ke Patimban.

Respon Menhub

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan dukungannya terhadap rencana pemeriksaan BPK dan menyambut baik evaluasi yang dilakukan di sektor perhubungan laut, termasuk pengelolaan belanja pembangunan Pelabuhan Patimban serta kinerja Inaportnet dalam penyelenggaraan pelabuhan hingga semester I 2024.

BPK juga memeriksa sektor perhubungan darat dan udara, termasuk pelayanan uji tipe kendaraan dan pengelolaan PNBP di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Menhub menambahkan bahwa Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti 86,11% dari total 1.685 rekomendasi BPK untuk laporan keuangan tahun 2007-2023, melampaui capaian rata-rata nasional sebesar 78,17%. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian ini hingga tuntas untuk seluruh rekomendasi,” tegas Menhub.

Menteri Perhubungan juga menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhub untuk mendukung kelancaran pemeriksaan BPK dan berkomunikasi aktif dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan agar rekomendasi perbaikan dapat dioptimalkan.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Inspektur Jenderal Kemenhub Arif Toha dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Anthoni Arif Priadi.