BP Haji Siap Jadi Otoritas Tunggal Penyelenggara Haji 2026

Konsep One Stop Service yang diusung BP Haji, sesuai arahan Presiden RI, agar seluruh layanan haji terintegrasi dalam satu sistem yang lebih praktis dan mudah diakses oleh masyarakat.

SATUJABAR, JAKARTA — Dalam rangka memperkuat kelembagaan, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Jakarta. Badan baru ini pun siap untuk menjadi otoritas tunggal dalam penyelenggaraan Haji mulai 2026 mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BP Haji Moch Irfan Yusuf bersama Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dan jajarannya menyampaikan perkembangan terkait peran dan fungsi BP Haji.

Sesuai dengan amanah Presiden Prabowo Subianto, Irfan Yusuf menegaskan, BP Haji akan berperan penuh sebagai regulator dan operator dalam penyelenggaraan haji dan umrah di Tanah Air. “Kami berkomitmen untuk memastikan BP Haji menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga penyelenggaraan haji lebih efektif dan efisien serta memberikan kemudahan bagi jemaah,” ujar Irfan Yusuf dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sementara Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan pentingnya institusionalisasi BP Haji dalam mendukung penyelenggaraan haji tahun 2025. Dia juga menyoroti konsep One Stop Service yang diusung BP Haji, sesuai arahan Presiden RI, agar seluruh layanan haji terintegrasi dalam satu sistem yang lebih praktis dan mudah diakses oleh masyarakat.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyambut, baik konsep tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan BP Haji. Ia juga menekankan bahwa sistem One Stop Service akan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan haji dan memastikan bahwa seluruh proses berada di bawah satu koordinasi yang jelas.

Selain itu, Rini mengungkapka dukungannya terhadap proses revisi Undang-Undang Haji guna memperkuat regulasi dan tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia. Dengan adanya sinergi antara BP Haji dan Kemenpan RB diharapkan, penguatan kelembagaan BP Haji dapat terwujud dan optimal, sehingga mampu memberikan pelayanan haji yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah. (yul)