AMSI: Pemerintah Agar Gercep Tangani Korban Bencana Banjir Besar Sumatera

SATUJABAR, JAKARTA – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan duka
cita mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang melanda berbagai
wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini
telah mengakibatkan setidaknya 303 orang meninggal dunia dan 279 orang hilang per Sabtu
sore, 29 November 2025.

Melihat skala kerusakan yang masif—dengan ribuan rumah rusak, kelangkaan bahan pokok,
dan terputusnya total akses komunikasi serta transportasi di banyak titik—AMSI mendesak
Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan
darurat, serta memastikan media arus utama ditempatkan sebagai mitra strategis dalam
menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan korban bencana.

AMSI menilai bencana yang menyebabkan kelumpuhan kegiatan dan korban di banyak wilayah
lintas provinsi ini patut dipertimbangkan sebagai bencana nasional, dan penanganannya harus
dilakukan secara komprehensif dan terpusat.

Untuk itu, AMSI menyuarakan sikap sebagai berikut:
1. Perlunya Ada Pusat Komando Penanganan Cepat Bencana: Pemerintah harus
segera membuka Pusat Komando di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
dengan otoritas penuh untuk menggerakkan kementerian, lembaga, dan semua unsur
pemerintah secara langsung.
2. Pentingnya Pengerahan Personel Gerak Cepat: Pemerintah harus menurunkan tim
terpadu (BNPB, TNI, Polri, Basarnas) untuk memulihkan infrastruktur kunci. Prioritas
utama adalah membuka akses jalan yang terputus, memulihkan jaringan komunikasi
yang lumpuh, dan menembus daerah-daerah yang masih terisolasi. Gangguan
infrastruktur ini berdampak pada akses transportasi; misalnya, jalur nasional
Sidempuan–Sibolga dan Sipirok–Medan di Sumut terputus, sementara jalur perbatasan
Sumut–Aceh juga terputus.
3. Perlunya Distribusi Logistik via Udara: Pemerintah harus mempercepat penyaluran
bantuan darurat dengan kecepatan tinggi menggunakan angkutan udara, mengingat
banyak jalur darat terputus total. Hal ini krusial untuk menjangkau daerah terisolasi
seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
4. Pentingnya Dapur Umum Darurat: Pemerintah harus menggerakkan dapur umum
darurat dengan memanfaatkan Dapur MBG (mobile kitchen) milik TNI, Polri, dan BNPB
untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi setiap hari. Hal ini sangat
penting mengingat kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga yang ekstrem, seperti
harga cabai naik dari Rp50.000/kg menjadi Rp100.000/kg di Padang Sidempuan.
5. Perlunya Konsolidasi Data Nasional: Pemerintah harus memastikan data bencana
terintegrasi lintas provinsi agar penanganan lebih terukur, tepat sasaran, dan tidak
parsial.
6. Pentingnya Sinergi Kementerian/Lembaga: Pemerintah harus mengintegrasikan
peran kementerian terkait, seperti Kementerian PU untuk infrastruktur darurat, Komdigi
untuk jaringan komunikasi, dan Kementerian Kesehatan untuk tim medis.

Selain itu, AMSI mendukung penuh desakan untuk melakukan investigasi komprehensif atas
pemicu bencana ini. AMSI menyoroti bahwa banjir besar ini bukan murni akibat faktor alam
semata, seperti curah hujan tinggi atau Siklon Tropis Senyar yang langka. AMSI sepakat
dengan hasil analisis yang menunjukkan dampak bencana diperparah oleh:
● Kerusakan Lingkungan: Area resapan yang kurang optimal akibat pengrusakan hutan,
alih fungsi lahan, dan deforestasi. Kecurigaan semakin kuat dengan ditemukannya
gelondongan kayu yang terseret arus banjir di berbagai lokasi, yang mengindikasikan
adanya persoalan pada tata kelola lingkungan atau dugaan pembalakan liar.
● Industri Ekstraktif yang Tidak Taat Regulasi Lingkungan: Bencana ini menjadi sinyal
bahwa pembangunan yang mengandalkan usaha ekonomi ekstraktif yang merusak
hutan bukanlah solusi terbaik, dan merupakan peringatan awal tentang apa yang akan
terjadi jika wilayah resapan diubah menjadi tambang.

AMSI mengingatkan bahwa isu lingkungan, termasuk pembukaan lahan yang membahayakan
kelangsungan hutan, adalah isu semua warga, bukan hanya aktivis lingkungan. AMSI mengajak
seluruh masyarakat untuk terus mengkritik kebijakan dan kejadian di sekitar yang bisa
membahayakan alam.
Akhirnya, AMSI menekankan bahwa di tengah krisis yang menyebabkan gangguan parah
pada sistem jaringan telekomunikasi—seperti listrik padam total dan sinyal hilang-timbul
yang memaksa penggunaan perangkat Starlink di posko dan kantor desa untuk sekadar
berkontak dengan dunia luar—peran media yang kredibel sangat vital.
Media lokal dan nasional harus dilibatkan sebagai pengawas publik dan saluran informasi
resmi untuk memastikan penanganan bencana berjalan transparan dan akuntabel.
AMSI secara khusus menyoroti kondisi rekan-rekan jurnalis dan karyawan media siber di
Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang juga menjadi korban langsung bencana:
Berdasar informasi yang dikumpulkan rerata dampaknya menyebar dengan intensitas
kerusakan bergam. Data wilayah terdampak adalah sebagai berikut :
● 14 Kabupaten-Kota di Nanggroe Aceh Darussalam –
Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Nagan
Raya, Aceh Barat, Bireun, Aceh Selatan, Aceh Besar, Pidie Timur, Aceh Timur,
Aceh Jaya, Pidie dan Kota Subulussalam.
● 5 Kabupaten-Kota di Sumatera Utara
–
Kabupaten Humbang Hasundutan, Batubara, Mandailing Natal, Kota Medan dan
Binjai,
● 13 Kabupaten-Kota di Sumatera Barat –
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Agam dan kota Solok serta
sejumlah kabupaten yang tengah didata.(*)

Banyak karyawan media di wilayah terdampak kehilangan rumah, terisolasi, dan menghadapi
kelangkaan bahan bakar untuk operasional (seperti solar/bensin yang langka dan mahal di
Tapanuli Selatan), yang secara langsung menghambat fungsi mereka dalam menyajikan
informasi. Informasi terkini yang diterima dari sejumlah media anggota AMSI per Minggu 30
November pukul 10.00 WIB, kondisi darurat diperkirakan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan.
Sehingga tindakan dan bantuan langsung terkait kebutuhan makan dan keperluan sehari hari
menjadi hal utama yang perlu disegerakan.

Oleh karena itu, AMSI mendesak Pemerintah Pusat dan BNPB untuk memfasilitasi akses
prioritas bagi jurnalis yang bertugas di daerah terisolasi, termasuk menyediakan dukungan
logistik makanan dan non-makanan (seperti BBM dan akses komunikasi darurat) agar mereka
dapat terus menjalankan fungsi peliputan.

Kami berharap seruan ini bisa menjadi masukan dan rekomendasi untuk mempercepat
penanganan bencana banjir besar Sumatera agar korban dan warga yang terdampak bisa
ditangani secara optimal. Doa kami beserta seluruh rekan dan sahabat kami yang menjadi
korban: #Pray for Sumatera.